Gibran Temui Petani Kakao dan Hadiri Peringatan 100 Tahun Injil di Mamuju, Ini Kata Pengamat

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin 2 November 2026. Dalam agenda tersebut, Gibran bertemu dengan petani kakao untuk mendengarkan sejumlah persoalan sektor pertanian serta menghadiri peringatan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang.

Dalam kunjungannya ke sentra pembibitan kakao, Gibran menerima berbagai aspirasi petani. Beberapa persoalan yang disampaikan di antaranya terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, kebutuhan bibit, hingga sarana dan prasarana pendukung pertanian.

Pengamat Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menilai pertemuan tersebut dapat menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi petani di daerah.

Menurut Kafrawy, aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini penting agar program pemerintah di sektor pertanian tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani.

Baca juga: Ditanya soal Apakah Wapres Gibran Disadap, Yusril: Wallahualam 

Ia juga menilai Wakil Presiden memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan program kementerian, termasuk memastikan kebijakan di sektor pertanian berjalan sesuai sasaran.

Selain bertemu petani, Gibran menghadiri peringatan satu abad Injil Masuk Tanah Kalumpang di Kabupaten Mamuju. Kehadiran Wapres dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Sulawesi Barat.

Kafrawy memandang peringatan tersebut sebagai momentum untuk mengingat pentingnya penghormatan terhadap keberagaman agama, budaya, dan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan perhatian yang setara kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas adat, kelompok keagamaan, serta penghayat kepercayaan.

Pengakuan terhadap keberadaan kelompok-kelompok tersebut, lanjutnya, perlu diwujudkan melalui kebijakan dan pembangunan yang tidak membedakan latar belakang masyarakat.

Di sisi lain, kunjungan kerja pejabat pemerintah ke daerah dinilai perlu diikuti dengan langkah konkret. Aspirasi yang dihimpun dalam pertemuan dengan masyarakat maupun kegiatan lainnya perlu menjadi bahan evaluasi bagi kementerian dan lembaga terkait.

Dengan demikian, kunjungan tersebut tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut yang terukur, baik dalam penyelesaian persoalan sektor pertanian maupun penguatan kehidupan masyarakat yang beragam.