Polda Metro Jaya Usut Tuntas, Dugaan Mahasiswa Bayaran di Deklarasi Sumpah Pemuda Bundaran HI

Ntvnews.id, Jakarta - Polda Metro Jaya tengah mendalami dan menginvestigasi dugaan keterlibatan mahasiswa bayaran yang mengenakan almamater saat aksi deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 29 Oktober lalu.

Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab di balik pengadaan massa tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyatakan bahwa pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas permasalahan ini secara komprehensif dan transparan.

"Kepolisian penyelenggara pasti tidak ingin tidak mengetahui bahwa ada mahasiswa sewaan tadi. Pasti kita akan buktinya, ada penyanyi yang dari Ambon. Namanya Sumpah Pemuda kan tidak harus mahasiswa, seluruh pemuda boleh melaksanakan," ujar Budi Hermanto ke awak media, 5 November 2026.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Gerebek Kampung Bahari: 27 Orang Ditangkap dan Senpi Disita

Menurut Budi, fokus pendalaman saat ini mencakup alasan di balik penggunaan atribut almamater oleh kelompok yang disebut sebagai mahasiswa bayaran tersebut. Ia memastikan bahwa seluruh temuan dari hasil audit dan investigasi ini nantinya akan dilaporkan kepada pihak inspektorat untuk penanganan lebih lanjut.

"Nah, makanya ini diaudit, investigasi, didalami, kenapa mahasiswa bayaran (dalam tanda kutip) bisa berada di situ menggunakan jasa almamater. Nah, setelah itu komprehensif, paripurna, akan kita sampaikan pasti ke inspektorat. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap itu pasti akan ada solusinya," tambahnya.

Selain menyoroti keterlibatan massa, pihak kepolisian juga mendalami peran penyelenggara acara atau Event Organizer (EO). Keberadaan atribut peraga seperti spanduk dan banner dalam aksi tersebut mengindikasikan adanya pengelolaan acara secara terstruktur.

"Ya pastinya ada EO sendiri, kan enggak mungkin kita mau bikin banner segala macam," pungkas Budi.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti-bukti di lapangan guna memastikan duduk perkara yang sebenarnya serta mencegah potensi penyalahgunaan atribut institusi pendidikan dalam kegiatan serupa di masa mendatang.