Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada 24 September 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menduga adanya keterlibatan negara asing dalam proses pemilihan umum (pemilu) di negaranya. Ia menuding terdapat aliran dana dalam jumlah besar dari luar negeri yang diduga bertujuan memengaruhi hasil pemungutan suara.
Dilansir dari AFP, Kamis, 5 November 2026, pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu ketika Presiden Israel mulai menggelar konsultasi untuk menentukan kandidat yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan baru.
"Ada kecurigaan serius bahwa negara-negara asing telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk memengaruhi hasil pemilu di Israel," kata Netanyahu dalam sebuah video.
Dalam video tersebut, Netanyahu menyampaikan pernyataannya dengan latar belakang bendera Israel dan tulisan "Kantor Perdana Menteri".
Berdasarkan hasil resmi pemilu, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu berhasil menduduki posisi teratas dengan perolehan 27 kursi di parlemen Israel atau Knesset. Sementara itu, posisi kedua ditempati Partai Yashar dengan 21 kursi yang dipimpin mantan Kepala Militer Israel, Gadi Eisenkot, yang kini menjadi tokoh oposisi.
Jika dikelompokkan berdasarkan kekuatan politik utama, koalisi pendukung Netanyahu mengantongi 53 dari total 120 kursi parlemen. Adapun kubu oposisi memperoleh 48 kursi.
Perolehan tersebut membuat kedua kelompok politik belum mampu mencapai ambang batas mayoritas, yakni 61 kursi, sebagai syarat untuk menguasai parlemen dan membentuk pemerintahan. Dengan kondisi tersebut, proses negosiasi antarpartai diperkirakan menjadi penentu arah pembentukan pemerintahan baru Israel.
Namun, perundingan untuk menyatukan kekuatan politik diprediksi tidak akan berlangsung mudah dan berpotensi membutuhkan waktu cukup panjang.
Menanggapi situasi tersebut, Netanyahu menyatakan kesediaannya membuka pembicaraan untuk membentuk pemerintahan dengan cakupan koalisi yang lebih luas. Sikap itu disampaikan setelah pemilu yang berlangsung pada 27 Oktober tidak menghasilkan mayoritas mutlak di parlemen.
Baca Juga: Gadi Eisenkot Tolak Gabung Kabinet Netanyahu
Meski membuka peluang kerja sama dengan sejumlah pihak, Netanyahu tetap menegaskan keinginannya untuk mempertahankan jabatan sebagai Perdana Menteri Israel.
Seperti dilansir Anadolu Agency, Netanyahu menyatakan Partai Likud siap menjajaki pembentukan pemerintahan bersama sejumlah mitra politik maupun kelompok lain yang memiliki pandangan sejalan.
Partai Likud, kata Netanyahu, "berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan pihak mana pun yang bersedia melakukannya dan tidak mendukung terorisme".
"Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini," kata Netanyahu dalam pernyataan melalui media sosial X.
Meski demikian, Netanyahu menolak kemungkinan terbentuknya pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab Israel. Ia menilai mayoritas masyarakat Israel tidak menghendaki skema pemerintahan semacam itu.
Netanyahu kemudian mengatakan bahwa "publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra'am dan Joint List", merujuk pada dua partai Arab Israel yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Kedua partai tersebut secara keseluruhan menguasai 19 kursi Knesset.
Netanyahu turut melabeli kedua partai tersebut sebagai ancaman bagi Israel.
"Sejak hari pertama, kami telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas," ujar PM Israel tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
