Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari (BGN)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di 34 provinsi. Penambahan dapur tersebut diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan aktivasi ratusan dapur MBG itu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Menurutnya, perluasan layanan tidak hanya mengejar penambahan jumlah SPPG, tetapi juga harus memastikan kebermanfaatannya bagi kelompok sasaran.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujarnya, Kamis, 5 November 2026.
Arumsari menegaskan, BGN menerapkan sejumlah pertimbangan sebelum memberikan izin operasional kepada dapur MBG yang baru. Salah satu aspek penting adalah kesiapan fasilitas dan tenaga pelaksana agar proses pengolahan hingga distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan.
"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," jelasnya.
Aktivasi 953 SPPG pada November 2026 merupakan kelanjutan dari upaya perluasan layanan yang telah dilakukan pada bulan sebelumnya.
Pada Oktober 2026, BGN menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG yang tersebar di 32 provinsi. Seluruh dapur tersebut diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Memasuki November, penambahan layanan kembali dilakukan dengan mengaktifkan 953 SPPG di 34 provinsi. BGN bahkan menyiapkan rencana aktivasi dapur baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya.
Dalam pelaksanaannya, BGN memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pemenuhan gizi secara optimal.
Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita atau kelompok 3B, serta santri yang tinggal di lingkungan pesantren.
"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui. Balita serta santri di lingkungan pesantren," jelas Arum.
BGN juga menekankan bahwa setiap dapur MBG yang mulai beroperasi harus memenuhi persyaratan kebersihan dan sanitasi. Salah satu ketentuan yang wajib dipenuhi adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan lingkungan pengolahan makanan layak dan mendukung keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Di sisi lain, Arumsari mengingatkan calon mitra maupun masyarakat agar mengikuti seluruh prosedur aktivasi melalui mekanisme resmi BGN. Ia menegaskan tidak ada pungutan atau pembayaran imbalan kepada pihak tertentu dalam proses pembukaan SPPG.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
