AS Kerahkan 25 Ribu Drone ke Timur Tengah

Ntvnews.id, Washington D.C - Amerika Serikat (AS) mengirimkan lebih dari 25.000 sistem nirawak atau drone beserta teknologi penangkal drone kepada pasukan militernya yang bertugas di kawasan Timur Tengah sepanjang 2026.

Pengiriman dalam skala besar tersebut merupakan bagian dari investasi Pentagon atau Kementerian Pertahanan AS senilai US$782 juta atau setara Rp14 triliun untuk meningkatkan kemampuan pertahanan militernya.

Pentagon mengumumkan langkah tersebut pada Rabu, 4 November 2026 Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kesiapan tempur pasukan AS dalam menghadapi ancaman serangan drone sekaligus meningkatkan pemanfaatan teknologi nirawak dalam operasi militer.

Dilansir dari Anadolu Agency, Jumat, 6 November 2026, perangkat yang dikirimkan terdiri atas lebih dari 1.300 kendaraan udara nirawak (UAV) yang dapat digunakan untuk serangan satu arah. Selain itu, terdapat lebih dari 100 kapal permukaan dan bawah laut tanpa awak serta lebih dari 24.000 sistem penangkal drone.

Ribuan perangkat anti-drone tersebut disiapkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi personel militer AS dari ancaman pesawat nirawak yang digunakan pihak lawan.

Baca Juga: China Uji Coba Drone Siluman dari Kapal Perang

Penyaluran berbagai perangkat tempur itu dilakukan melalui Direct Reporting Portfolio Manager for Unmanned Systems (DRPM-UxS) atau Manajer Portofolio Pelaporan Langsung untuk Sistem Tanpa Awak. Adapun pelaksanaan operasi pertahanan terhadap serangan drone melibatkan Joint Interagency Task Force 401.

Pentagon menyebut program tersebut menjadi gambaran perubahan pendekatan pemerintah AS dalam pengadaan persenjataan. Washington kini berupaya memangkas waktu pengadaan sekaligus memperbesar kapasitas produksi sistem nirawak yang memiliki harga lebih ekonomis.

Melalui strategi tersebut, para komandan militer diharapkan memperoleh tambahan kemampuan operasional di medan pertempuran. Pemanfaatan teknologi nirawak dengan biaya lebih rendah juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan militer terhadap persenjataan konvensional yang membutuhkan anggaran besar.

"Di bawah arahan Wakil Menteri (Pete) Hegseth, kami bergerak dengan kecepatan pertempuran modern untuk melengkapi pasukan kami dengan kekuatan yang menentukan dan terjangkau," kata CEO Project Agincourt sekaligus DRPM-UxS, Owen West.

Pengembangan teknologi nirawak tersebut juga sejalan dengan rencana Pentagon membentuk Autonomous Warfare Command (AUTOWARCOM) atau Komando Perang Otonom. Organisasi ini dirancang sebagai komando tempur dengan kepemimpinan perwira jenderal bintang empat.

Pentagon telah mengajukan usulan pembentukan komando tersebut dan menargetkan operasionalnya dapat dimulai pada 1 Oktober 2027.

Lebih lanjut, Pentagon memastikan pengiriman berbagai sistem nirawak untuk mendukung Komando Pusat AS (United States Central Command/CENTCOM) masih akan berlanjut.

Tidak hanya di Timur Tengah, pemerintah AS juga berencana memperluas pemanfaatan teknologi nirawak dan sistem otonom untuk mendukung kekuatan militernya di kawasan Indo-Pasifik, Eropa, serta seluruh jajaran Pasukan Gabungan AS.