BNPPDT Bidik Potensi Ekspor Produk Perikanan di Perbatasan Sulut

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan pada 2027. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. 

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, mengatakan data dan informasi dari pemerintah daerah diperlukan untuk menyusun basis data pembangunan.

Menurut Edi, pemetaan pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, dan kondisi sosial masyarakat. Wilayah kepulauan, khususnya, memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

"Kami membutuhkan informasi dan data dari pemerintah daerah untuk menyusun basis data. Dari data tersebut, kita bisa melihat daerah yang sudah berkembang maupun yang masih tertinggal, mengetahui faktor penyebabnya, serta merumuskan solusi agar kondisi wilayah menjadi lebih baik," ujar Edi.

Ia menambahkan, penyusunan prioritas pembangunan Sulawesi Utara pada 2027 perlu segera dipersiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.

Dalam pengembangan ekonomi, Edi menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di kawasan perbatasan.

"Kalau di sana potensinya ikan, jangan hanya menjual ikan. Jadikan produk melalui hilirisasi. Kita perlu berpikir bagaimana hasil perikanan itu dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah dan berpeluang menembus pasar ekspor," tegasnya.

Edi menjelaskan, pengembangan industri pengolahan membutuhkan dukungan energi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai.

Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, fasilitas pemerintahan, air bersih, listrik, layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan telekomunikasi, juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Saat ini, BNPPDT menjalankan fungsi koordinasi dan pengusulan program kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu, kebutuhan pembangunan di daerah perlu disampaikan secara terukur agar dapat menjadi bahan penyelarasan program lintas sektor.

Sementara itu, Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Kaitjily, menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Miangas dan Marore.

Salah satu persoalan yang disoroti ialah keterbatasan kapasitas dermaga di Miangas yang belum mampu menampung kapal bertonase besar.

Henry menjelaskan, terdapat peluang pembelian hasil perikanan dari Kabupaten Talaud sebanyak 500 ton melalui Miangas dan Marore. Namun, peluang tersebut belum dapat didukung secara optimal karena keterbatasan fasilitas pelabuhan.

"Pelabuhan di Miangas saat ini belum bisa menampung kapal-kapal bertonase besar. Padahal, ada peluang kerja sama ekonomi melalui pembelian ikan dari Kabupaten Talaud. Karena itu, infrastruktur dermaga, fasilitas penyimpanan, dan dukungan energi perlu menjadi perhatian agar potensi perikanan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal," ungkap Henry.

Selain infrastruktur perikanan, BPPD Sulawesi Utara mengusulkan penguatan konektivitas transportasi laut, penyediaan energi, serta pedoman pembangunan kawasan perbatasan.

Henry berharap koordinasi dengan BNPPDT terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan kabupaten prioritas dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan berikutnya.

Melalui audiensi tersebut, BNPPDT dan BPPD Sulawesi Utara membahas penyelarasan kebutuhan daerah dengan prioritas pembangunan. Koordinasi ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan potensi wilayah sekaligus memastikan program pembangunan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat perbatasan dan daerah terpencil.