Ketua Komisi III Sebut Penyadapan Ilegal Hapus Seluruh Prestasi Mantan Kapolri LSP

Habiburokhman menjelaskan pandangannya melalui doktrin perkalian nol (zero multiplier). Dalam doktrin tersebut, integritas dan loyalitas menjadi faktor utama yang menentukan nilai keberhasilan seseorang, khususnya pejabat publik.

"Dalam dunia militer dan organisasi taktis ada doktrin 'perkalian nol' (zero multiplier), di mana loyalitas dan integritas adalah faktor pengalian mutlak. Secara matematis, berapapun besarnya angka prestasi seseorang, jika dikalikan dengan nol maka hasilnya tetap nol," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Menurut dia, prinsip tersebut relevan diterapkan dalam menilai dugaan penyadapan ilegal karena integritas dan loyalitas merupakan fondasi utama bagi pejabat yang mengemban tanggung jawab publik.

Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di media sosial. Unggahan tersebut menyinggung pernyataan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman sempat menyebut LSP sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.

Baca Juga: DPR Minta Dalang Penyadapan Prabowo Dibongkar

Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan pandangan yang muncul terkait pernyataannya itu. Ia menilai perbedaan pendapat merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Namun, dia menegaskan bahwa penilaiannya saat itu didasarkan pada informasi yang tersedia ketika rapat berlangsung.

"Saya perlu menyampaikan satu doktrin yang diajarkan senior saya di Gerindra yang disebut perkalian nol tadi," ucapnya.

Ia menerangkan, saat rapat paripurna pada 6 Juni 2026 digelar, belum ada informasi yang diketahui publik maupun anggota DPR mengenai dugaan skandal penyadapan ilegal tersebut.

Namun, setelah kasus itu terungkap, penilaiannya terhadap rekam jejak mantan Kapolri tersebut berubah.

"Segala prestasi beliau sebelumnya, seberapa pun hebatnya, menjadi tidak bernilai sama sekali atau nol ketika terbukti melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain, termasuk saya sendiri," tegasnya.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR mendukung penuh langkah Polri untuk mengungkap dugaan penyadapan ilegal hingga tuntas.

Ia juga meminta Kapolri segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat. Selain mengungkap pelaku, penyidik diharapkan dapat menelusuri latar belakang serta motif di balik aksi penyadapan tersebut secara transparan.