KPK Tegaskan Penyitaan Uang Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terjadi pada Agustus 2025

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi resmi terkait penyitaan uang tunai senilai Rp2 miliar yang melibatkan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berinisial BR.

Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa langkah hukum penyitaan barang bukti itu telah berlangsung sejak Agustus 2025, bukan baru-baru ini.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo untuk meluruskan kesalahpahaman publik mengenai garis waktu penanganan perkara.

"Penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi, kami luruskan penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tetapi sudah dilakukan pada tahun lalu," ujar Budi, 9 November 2026.

Baca Juga: Dirut KAI Bobby Rasyidin Respons Soal KPK Sita Uang Rp2 Miliar: Saya Sangat Sedih

Menurut Budi, pimpinan BUMN tersebut bersikap kooperatif saat proses penyerahan dana Rp2 miliar yang disinyalir berkaitan dengan skandal penyimpangan proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) untuk kurun waktu 2018–2023.

"Dalam penyitaan tersebut, yang bersangkutan secara kooperatif menyerahkan ataupun mengembalikan sejumlah uang Rp2 miliar tersebut. Kemudian, pengembalian ini dilakukan penyitaan oleh penyidik," tambahnya.

Berdasarkan penelusuran awal tim penyidik, aliran dana tersebut diduga diterima BR dari salah satu pihak yang telah berstatus tersangka. Transaksi penyerahan uang itu diproyeksikan terjadi ketika BR masih menduduki posisi pimpinan tertinggi di PT Len Industri (Persero) sepanjang kurun 2021–2025.

"Ini diduga diberikan oleh salah satu tersangka dalam perkara ini yang kemudian mengerjakan proyek di digitalisasi SPBU," kata Budi.

Penyidik KPK kini terus mengusut ketertautan peranan BR dalam sengkarut pengadaan tersebut, mengingat fakta hukum menunjukkan BR bukan merupakan pihak ketiga penyedia barang maupun jasa pada proyek Pertamina.

"BR ini tidak atau bukan menjadi penyedia barang dan jasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, dari apa yang diserahkan oleh BR ini, kemudian kami lakukan pendalaman dan analisis bagaimana kaitannya dengan perkara tersebut," jelasnya.

Menanggapi pemberitaan yang menyeret namanya, Dirut KAI Bobby Rasyidin menyampaikan rasa prihatin dan menyangkal tuduhan yang beredar di ruang publik.

"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," kata Bobby dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina 2018–2023 secara resmi dimulai oleh KPK sejak September 2024. Sejumlah saksi dipanggil secara berkala mulai 20 Januari 2025 untuk menguatkan alat bukti, termasuk pemanggilan BR sebagai saksi pada 14 Agustus 2025 dalam kapasitasnya sebagai Dirut PT Len Industri (Persero).

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama. Per 28 Agustus 2025, proses penyidikan memasuki fase akhir seraya berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk merampungkan kalkulasi audit kerugian keuangan negara.

Pada 6 Oktober 2025, KPK membeberkan bahwa salah satu tersangka kasus digitalisasi SPBU juga tersangkut dalam perkara rasuah pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2020–2024 atas nama Elvizar.

Puncaknya pada 4 Agustus 2026, KPK resmi menahan tiga tersangka utama. Ketiganya meliputi Elvizar, Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk periode 2017–2019 Dian Rachmawan, serta Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk periode 2012–2020 Weriza.