Eks Pejabat Bea Cukai Dituntut 5 Tahun Penjara atas Kasus Gratifikasi Rp7,67 Miliar

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Budiman Bayu Prasojo, dituntut hukuman lima tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi selama periode 2024–2026.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, menyatakan Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026, jaksa menyebut perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

"Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional," kata JPU saat membacakan surat tuntutan.

Selain hukuman penjara, Budiman juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dilunasi, hukumannya akan diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Jaksa turut mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp653 juta. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, Budiman akan menjalani hukuman penjara pengganti selama satu tahun.

Baca Juga: Kejari Semarang dan Bea Cukai Musnahkan 90,2 Ton Kratom Ilegal

Dalam menyusun tuntutan, JPU mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan, yakni Budiman dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Perbuatannya juga dianggap mencoreng nama baik Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, sikap sopan selama persidangan, belum pernah menjalani hukuman, serta kesediaannya bekerja sama dengan mengungkap perbuatan sendiri maupun pihak lain menjadi pertimbangan yang meringankan.

"Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan terhadap terdakwa Budiman, yaitu telah bersikap sopan di persidangan; belum pernah dihukum; serta bersikap kooperatif dengan menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tindak pidana yang terjadi, hingga mengungkap pelaku yang lebih tinggi," tutur JPU.

Dalam perkara ini, Budiman didakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7,67 miliar dalam berbagai mata uang. Rinciannya mencakup Rp525 juta dalam bentuk dolar Singapura, Rp5,28 miliar, 10 ribu dolar Amerika Serikat yang setara sekitar Rp179 juta, serta 119.755 dolar Singapura senilai kurang lebih Rp1,67 miliar.

Selain itu, terdapat penerimaan sebesar 4.700 dolar Hong Kong atau sekitar Rp10,72 juta dan 8.100 ringgit Malaysia yang nilainya mencapai Rp35,48 juta.

Baca Juga: KPK Bisa Panggil Ahmad Dhani Usai Namanya Disebut di Sidang Kasus Bea Cukai

Penerimaan tersebut diduga berasal dari perusahaan jasa impor dan kepabeanan, Blueray Cargo (Grup), serta sejumlah pihak lain yang memiliki kegiatan usaha terkait dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai.

Budiman disebut menerima gratifikasi tersebut bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen pada direktorat yang sama, Sisprian Subiaksono. Keduanya juga menjadi terdakwa dalam rangkaian perkara tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, Budiman dijerat dengan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

(Sumber: Antara)