Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hampir seluruhnya rampung. Hingga Senin, 9 November 2026, progres pembangunan telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.
Pemerintah kini juga berupaya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan maupun hanyut akibat bencana.
"Untuk huntara yang sudah dibangun itu adalah 99,84 persen, totalnya adalah 20.803," kata Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Tito menjelaskan, sebagian warga terdampak yang belum menempati huntara masih mengungsi di gedung-gedung milik pemerintah atau tinggal di rumah warga lainnya. Bagi masyarakat yang memilih menetap sementara bersama keluarga dan tidak menggunakan huntara, pemerintah menyalurkan dana tunggu hunian.
Baca Juga: Selain Haji Isam, Perusahaan Grup Mentan Amran Genggam 2 Persen Saham Bayan
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penerima dana tunggu hunian di ketiga provinsi tersebut mencapai 26.761 orang.
Sementara itu, kebutuhan pembangunan huntap untuk menggantikan rumah warga yang rusak atau hilang tercatat sebanyak 57.027 unit. Pembangunannya dilakukan melalui sejumlah mekanisme, yakni insitu di lokasi rumah sebelumnya, eksitu di tempat berbeda, serta secara komunal.
Dari total kebutuhan tersebut, sebanyak 9.123 unit huntap direncanakan dibangun secara insitu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, terdapat 10.660 unit yang akan dibangun secara mandiri oleh warga dengan dukungan bantuan BNPB sebesar Rp70 juta untuk setiap rumah yang dicairkan dalam dua tahap.
Adapun pembangunan huntap secara komunal menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan target sebanyak 16.906 unit.
Pemerintah menargetkan sekitar 7.000 unit huntap dari skema tersebut dapat diselesaikan hingga Desember 2026 atau paling lambat Januari 2027.
Di luar skema tersebut, pemerintah juga mengupayakan pembangunan rumah melalui mekanisme gotong royong. Program yang dikoordinasikan Menteri PKP Maruarar Sirait itu mencakup rencana pembangunan 2.603 unit rumah di daerah terdampak bencana.
Rinciannya, sebanyak 804 unit akan dibangun di Sumatera Utara, 788 unit di Aceh, dan 39 unit di Sumatera Barat.
Tito berharap pembangunan huntap dapat dipercepat, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Bireuen, Aceh. Sebagian warga di wilayah tersebut belum menempati huntara karena masih tinggal di rumah masyarakat maupun gedung pemerintah dan mengharapkan pembangunan hunian tetap secara langsung.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani (NTVnews)