Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Sumatra mencapai sekitar Rp42 triliun pada 2027. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Tahun depan itu, kami sampaikan kepada Bapak Presiden tadi anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tetapi kepada kementerian dan lembaga," ujar Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026 malam.
Tito menjelaskan, total anggaran tersebut berasal dari dua komponen. Pertama, kebutuhan anggaran baru sekitar Rp33 triliun. Kedua, terdapat anggaran sekitar Rp9 triliun pada 2026 yang belum terserap sehingga akan dialihkan untuk pelaksanaan program pada 2027.
Anggaran pemulihan itu nantinya disalurkan melalui sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertugas membangun kembali serta memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, pasar, dan berbagai fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran tersebut untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Baca Juga: Tito Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan 10 Eks Kapolri di Hambalang
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa tidak ada masalah, beliau menyiapkan anggaran tersebut," ucapnya.
Lebih lanjut, kementerian dan lembaga terkait dapat mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Setelah memperoleh persetujuan, proses pengadaan melalui mekanisme lelang cepat dapat segera dilaksanakan.
Pemerintah menargetkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah kembali berjalan pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
Menurut Tito, percepatan proses penganggaran dan pengadaan diperlukan agar pemulihan tidak mengalami kevakuman. Sebab, jika proses tersebut terlambat, pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi dikhawatirkan baru dapat dimulai pada Mei hingga Juni 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendukung penanganan serta pemulihan pascabencana.
Anggaran tersebut mencakup bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan atas instruksi Presiden sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD lainnya senilai Rp1,4 triliun.
Adapun tambahan TKD sebesar Rp1,4 triliun pada awalnya diperuntukkan bagi kebutuhan belanja pegawai. Namun, sebagian dari anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
