Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia (Sekretariat Presiden)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mendelegasikan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana Sumatra. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat pengerukan material sungai dan proses normalisasi pascabencana.
Bahlil mengatakan pelimpahan kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah bergerak lebih cepat dalam menangani pendangkalan sungai akibat penumpukan material pasir dan batu.
"Saya hanya terkait dengan pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengerukan kali," kata Bahlil setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah daerah diperbolehkan menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pengerukan material pasir dan batu (sirtu) yang mengendap di aliran sungai akibat bencana.
Tito menyebut material hasil pengerukan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tanggul sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Adapun material yang memiliki nilai jual dapat dimanfaatkan secara ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga turut memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).
"Jadi masukkan PAD. Syaratnya, normalisasi sungai menjadi hal yang utama. Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi, prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen," kata Tito.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026
Ia menambahkan, keterlibatan pihak ketiga dibutuhkan agar pengerukan sungai dapat berlangsung lebih cepat, khususnya di lokasi yang belum tersentuh penanganan atau membutuhkan waktu panjang apabila hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah akan memperluas pendelegasian kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah provinsi agar dapat dijalankan pula oleh pemerintah kabupaten/kota.
"Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota," kata Tito.
Rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan pascabencana di Sumatra tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
Sejumlah pejabat lainnya yang hadir antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
