DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Nasib Gibran?

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya kembali kegiatan persidangan setelah masa reses selama satu bulan.

Sebelumnya, anggota DPR menjalani masa reses pada 9 Oktober hingga 9 November 2026. Dalam periode tersebut, para legislator kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk bertemu masyarakat dan menyerap aspirasi.

Pada pembukaan masa sidang kali ini, Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato. Namun, DPR belum mengumumkan secara terperinci agenda lain yang akan dibahas dalam rapat paripurna tersebut.

Selain agenda paripurna, sejumlah komisi DPR juga telah menjadwalkan rapat untuk membahas berbagai persoalan.

Baca Juga: Hari Ini Prabowo Dijadwalkan Hadiri Rapat Paripurna di DPR

Komisi V DPR RI, misalnya, akan mengadakan pertemuan dengan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Rektor Universitas Gadjah Mada, serta Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM.

Pertemuan tersebut membahas konsultasi publik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan mengenai RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.

Komisi III juga akan melanjutkan pembahasan melalui rapat panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset bersama perwakilan pemerintah. Agenda pertemuan tersebut mencakup pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by NTV News (@ntvnews.id)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Dasco, sikap atau tindaklanjut DPR pasca putusan tersebut, baru akan dilakukan setelah rapat paripurna esok, atau Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 besok Selasa, 10 November 2026.

"Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

"Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

(Sumber: Antara)