Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan dari enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Saat ini, seluruh permohonan tersebut masih menjalani proses penelaahan.
Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa proses pemeriksaan permohonan telah berlangsung sejak Jumat, 6 November 2026. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 10 November 2026, ia mengatakan LPSK juga telah menjalin koordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek. Di antaranya nilai penting keterangan saksi, ancaman yang berpotensi dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut merujuk pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Baca Juga: Yusril Serahkan Penjelasan Kasus Penyadapan Ilegal kepada Penyidik Polri
"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," katanya.
LPSK, lanjut Achmadi, akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Lembaga itu juga tidak menutup kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Setiap permohonan akan dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan saksi, serta jenis perlindungan yang diperlukan.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat personel kepolisian sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU atas dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Baca Juga: Ketua Komisi III Sebut Penyadapan Ilegal Hapus Seluruh Prestasi Mantan Kapolri LSP
Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Aktivitas tersebut diduga berlangsung selama periode 2025 hingga 2026.
Penyadapan itu disebut dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik, tidak disertai lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Selain melakukan penyadapan, para tersangka diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Sementara itu, tersangka SU diketahui memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia diduga memberikan persetujuan terhadap kegiatan penyadapan sekaligus penghapusan hasil penyadapan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
