PKS Galang Tanda Tangan di DPR buat Pemakzulan Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mulai bergerilya untuk mengumpulkan tanda tangan dari fraksi-fraksi di parlemen untuk memenuhi syarat Hak Menyatakan Pendapat (HMP), guna memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam foto yang beredar, Mardani terlihat memegang sebuah formulir dengan judul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam foto setidaknya 12 baris sudah terisi dan ditandatangani. Nama Mardani ada di baris pertama di formulir.

Walau begitu, ia mengatakan, anggota DPR yang meneken formulir tersebut terus bertambah.

Jumlahnya di kisaran 10 orang, dari hampir seluruh fraksi di DPR.

Baca Juga: Demo di Depan DPR, Massa Desak Gibran Dimakzulkan

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani mengaku sudah mendengar ada aspirasi dari sejumlah anggota DPR untuk menggunakan HMP. Namun, ia dan pimpinan DPR lainnya akan melakukan verifikasi siapa saja yang sudah meneken formulir HMP.

"Kami memang sudah menerima laporan tersebut, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, apa mekanismenya dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme serta konstitusi yang ada," kata Puan dalam jumpa pers usai rapat paripurna, Selasa, 10 November 2026.

Diketahui, wacana pemakzulan Gibran mengemuka buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menyangkut surat keterangan atau ijazah Gibran.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Sementara MA, memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah. Akibatnya desakan Gibran mundur atau dimundurkan pun mencuat akhir-akhir ini.