Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani enggan menanggapi lebih jauh terkait rumor dirinya berpeluang menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming, apabila Gibran mundur atau mengundurkan diri dari jabatannya.
Puan meminta semua pihak tak berandai-andai mengenai kemungkinan itu. Puan menegaskan, saat ini dirinya mau fokus menjalankan pekerjaan.
"Jangan berandai-andai. Kita fokus saja kerja," ujar Puan kepada wartawan, Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Sebelumnya, Puan juga menanggapi isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Puan meminta semua pihak tenang menyikapi isu tersebut.
"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang," ujar Puan, Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga: PDIP Minta Gibran Mundur atau Dimakzulkan dari Jabatan Wapres
Puan pun menghimbau agar seluruh pihak tidak memperkeruh suasana. Karena, hal itu dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ucapnya.
Puan juga menyampaikan pimpinan DPR bakal menyikapi soal langkah sejumlah anggota DPR yang mengumpulkan tanda tangan. Tanda tangan tersebut terkait wacana hak menyatakan pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wapres.
"Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tandasnya.
Diketahui, wacana pemakzulan Gibran mengemuka buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menyangkut surat keterangan atau ijazah Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Sementara MA, memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah. Akibatnya, desakan Gibran mundur atau dimundurkan pun mencuat akhir-akhir ini.
Baca Juga: DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Nasib Gibran?
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
