Yusril soal Putusan MA Batalkan Suket Gibran: Sudah Final Tak Bisa Diapa-apakan Lagi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final dan tidak dapat diubah lagi.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Agung itu sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan itu," ujar Yusril ke awak media, 10 November 2026.

Baca Juga: Menko Yusril: Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Harus Didasarkan Bukti Konkret

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi perkara kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan. Dalam amar putusannya, MA membatalkan surat keterangan dari kementerian terkait yang sebelumnya digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, MA juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa putusan tersebut berlaku secara surut atau ex tunc, terhitung sejak surat keterangan itu diterbitkan pada Agustus 2019.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan pertimbangan hukum MA yang menyatakan lembaganya tetap berwenang mengadili perkara tersebut. Meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu normal, MA menilai persoalan ini menyangkut kepentingan yang lebih luas, yakni seluruh bangsa Indonesia, bukan sekadar persaingan antar-kontestan dalam pemilihan presiden.

Terkait posisi hukum Gibran, Yusril menerangkan bahwa Wakil Presiden tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atau peninjauan kembali. Pasalnya, pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam persidangan tingkat kasasi tersebut.

Kendati demikian, Yusril menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemungkinan besar tidak akan mengajukan PK. Pihak kementerian disebut akan segera mengeksekusi putusan pengadilan dalam waktu dekat setelah menerima salinan resmi dari Mahkamah Agung.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tutur Yusril.

Dengan dieksekusinya putusan MA oleh Kemendikdasmen, Yusril menambahkan, objek sengketa dalam perkara terpisah yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) otomatis tidak lagi ada. Dalam perkara di PTUN tersebut, Gibran berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi.

Menutup keterangannya, Yusril menegaskan bahwa langkah tindak lanjut berikutnya atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini sepenuhnya diserahkan kepada Gibran Rakabuming Raka selaku pihak yang berkaitan langsung.