Arsip - Wapres Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan wartawan usai Shalat Jumat di Jakarta Barat, Jumat, 30 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai persoalan tersebut sudah tidak memiliki celah hukum melalui perkara yang sebelumnya diputus Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Yusril menegaskan, kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah hasilnya.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.
Yusril menjelaskan, tidak ada pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kedua putusan tersebut. Dia juga menilai Gibran tidak bisa mengajukan banding karena tidak terlibat sebagai tergugat intervensi dalam perkara yang bergulir di MA.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kemungkinan tidak akan menempuh upaya PK. Kementerian tersebut justru diperkirakan segera melaksanakan amar putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia.
Kendati demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah hukum yang ingin ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.
Gibran Tetap Ingin Tempuh Jalur PTUN
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengaku menghargai berbagai tanggapan masyarakat dan berharap persoalan ijazahnya tidak berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberikan sejumlah arahan dan masukan terkait polemik yang tengah dihadapinya. Dia bahkan menyebut Presiden sebagai sosok orang tua yang menjadi tempatnya meminta pertimbangan.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ungkapnya.
Meski demikian, Gibran memastikan tetap akan memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum, termasuk dengan membawa perkara ke PTUN. Dia juga menyebut rencana menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan pengajuan PK di MA.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja," kata Gibran.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
