MA Sebut Gibran Tak Punya Ijazah Setara SMA

Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengungkapkan tidak menemukan bukti bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sederajat.

Temuan tersebut tercantum dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan advokat H.M. Subhan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Dalam salinan putusan yang telah diunggah MA, majelis hakim menyoroti dokumen-dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Dokumen yang diperiksa antara lain certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya.

Menurut majelis hakim, dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu hanya menunjukkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.

“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA dalam pertimbangannya.

MA juga menilai penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional maupun kurikulum negara lain ke dalam sistem pendidikan nasional harus disertai ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti kelulusan.

Tanpa dokumen tersebut, proses penyetaraan dinilai tidak dilakukan secara cermat. Sebab, keberadaan bukti kelulusan merupakan fakta material yang harus diperhatikan sebelum suatu keputusan administrasi diterbitkan.

Atas dasar itu, majelis hakim menilai tindakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerbitkan surat penyetaraan tersebut telah melanggar asas kecermatan formal.

MA Nilai PTUN Berwenang Mengoreksi Pelanggaran Administrasi Pemilu

Selain mempersoalkan dokumen pendidikan, MA turut memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan administrasi Pemilu.

MA mengakui terdapat keterbatasan dalam penanganan sengketa proses Pemilu di peradilan TUN. Keterbatasan tersebut mencakup pihak yang dapat mengajukan perkara, objek sengketa, hingga tenggat waktu penyelesaian.

Namun, MA menilai dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana dapat mengancam kehidupan demokrasi serta kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang memenuhi persyaratan administrasi.

Karena itu, peradilan TUN dinilai tetap memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi dan pemulihan guna menghentikan dampak pelanggaran administrasi tersebut, meskipun batas waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu telah terlewati.

Majelis hakim juga berpandangan bahwa persoalan administrasi persyaratan pencalonan tidak hanya menyangkut kepentingan peserta Pemilu, tetapi juga masyarakat Indonesia secara luas.

Dengan demikian, warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih dinilai mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan terkait persoalan tersebut.

Putusan MK Jadi Fakta Hukum Baru

Pertimbangan lain yang digunakan MA adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Putusan MK tersebut dinilai sebagai fakta hukum baru atau notoire feiten karena memuat pengujian terhadap objek sengketa yang sama dan mengubah kondisi hukum terkait perkara.

Perubahan tersebut membuat MA mengesampingkan keberatan pihak tergugat mengenai kedaluwarsa gugatan serta kurangnya pihak dalam perkara.

MA menilai putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum yang harus saling diperhatikan. Oleh sebab itu, majelis hakim mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural.

Atas pertimbangan tersebut, MA memutuskan untuk memeriksa substansi objek sengketa sebagai penerapan konkret atas putusan MK sekaligus menjalankan asas ius curia novit.

“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” bunyi petikan putusan MA.

MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, MA menyimpulkan terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,” bunyi petikan putusan.

MA kemudian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026 tidak dapat dipertahankan. Putusan tersebut sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan seluruh gugatan Subhan dan menyatakan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 batal.

MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut.

Putusan ini ditetapkan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026. Sidang dipimpin Prof. Yulius selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditunjuk Ketua MA sebagai Ketua Majelis, dengan Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.