Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menegaskan bahwa proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap harus dilanjutkan selama belum ada pengunduran diri resmi.
Ia menilai pernyataan mengenai keinginan untuk mundur tidak bisa menjadi dasar untuk menghentikan proses konstitusional yang tengah berlangsung di DPR.
“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurut Indrajaya, pengunduran diri merupakan keputusan pribadi seseorang. Sementara itu, HMP menjadi bagian dari kewenangan kelembagaan negara yang pelaksanaannya harus mengikuti aturan konstitusi.
Baca Juga: Rullyandi Tantang DPR soal Gibran: Ini Sudah Dinilai Mahkamah, Kalau Dipaksakan, Ngaco!
Ia meminta semua pihak menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas, bukan kepentingan politik ataupun pribadi.
Indrajaya juga menilai pemimpin perlu menunjukkan sikap kenegarawanan ketika menghadapi persoalan politik yang serius. Keberanian mengambil keputusan dinilai penting untuk menjaga kehormatan jabatan dan stabilitas pemerintahan.
“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” katanya.
Terkait kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden, Indrajaya menjelaskan bahwa prosedur penggantiannya telah tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Tahun 1945. Aturan tersebut mengamanatkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diajukan presiden, paling lambat 60 hari setelah jabatan dinyatakan kosong.
Baca Juga: Effendi Gazali soal Gibran Ngaku Punya Ijazah SMA: Tunjukkan! Ini Justru Kesempatan
Ia berpandangan polemik mengenai persyaratan pencalonan Gibran perlu segera diselesaikan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai konstitusi. Langkah tersebut diperlukan agar tidak memicu ketidakpastian dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan.
Indrajaya menyebut terdapat sejumlah jalur konstitusional yang dapat ditempuh dan harus dihormati. Di antaranya proses HMP melalui DPR serta pengunduran diri secara sukarela sesuai prosedur yang berlaku.
“Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa, 10 November 2026 pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo mengatakan Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
