KPK Periksa Hercules Terkait Kasus Korupsi ATR/BPN

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa HRM telah mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk memenuhi panggilan penyidik pada Rabu, 11 November 2026.

“Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu, 11 November 2026, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Budi menjelaskan, penyidik membutuhkan keterangan HRM untuk memperjelas perkara dugaan korupsi tersebut. Terlebih, melalui kuasa hukumnya, HRM telah menyerahkan uang sebesar Rp800 juta pada 15 Oktober 2026 yang berkaitan dengan kasus itu.

Baca Juga: Polisi: Posko GRIB Jaya di Kebon Jeruk Terbakar Gegara Korsleting Listrik

“Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” katanya.

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, HRM menyatakan akan memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai persoalan tanah Summarecon, termasuk asal-usul uang yang telah diserahkan.

“Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” kata HRM.

Sebelum pemeriksaan HRM, KPK pada Selasa, 10 November 2026 juga memanggil delapan kepala kantor pertanahan (Kantah) serta seorang kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Baca Juga: GRIB Jaya: Aksi 27 Agustus Malam Bukan Lagi Unjuk Rasa

Para saksi tersebut meliputi RS selaku Kepala Kantah Kabupaten Gresik, WRA sebagai Kepala Kantah Kota Surabaya I, AB sebagai Kepala Kantah Kota Surabaya II, serta N yang menjabat Kepala Kantah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, penyidik memanggil NVS selaku Kepala Kantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kepala Kantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kepala Kantah Kabupaten Malang, dan MSL selaku Kepala Kantah Kabupaten Jember. Saksi lainnya adalah BK, mantan Kepala Kantah Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang diduga berperan sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF. KPK menduga keempat orang tersebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN NW.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara.

Penggeledahan berlanjut pada 18 September 2026 di kantor Summarecon Jakarta dan rumah L di Bekasi. Pada 21 September 2026, penyidik kembali mendatangi kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari kemudian, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Selanjutnya, pada 24 September 2026, penyidik memeriksa Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.

Pada 29 September 2026, penggeledahan dilakukan di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

(Sumber: Antara)