Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok di Mataram, Senin (16/12/2024). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mendata kembali Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Langkah ini dilakukan untuk menertibkan penyelenggaraan layanan haji dan umrah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, dari sekitar 3.600 PPIU yang tercatat, kurang lebih separuhnya sudah tidak beroperasi. Kemenhaj juga menemukan sejumlah pihak yang menjalankan aktivitas sebagai penyelenggara umrah tanpa memiliki izin resmi.
“Kami sedang melakukan pendataan ulang dalam rangka penertiban. Dari 3.600 PPIU, sekitar 50 persen tidak aktif. Kemudian, ada juga yang berlaku sebagai PPIU, tetapi tidak memiliki izin,” kata Dahnil di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Dahnil menegaskan, Kemenhaj belum menerbitkan izin baru bagi PPIU. Pemerintah juga belum membuka layanan pembayaran untuk proses pengajuan perizinan tersebut.
Baca Juga: Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Penyelenggaraan dan Kualitas Layanan Haji serta Umrah
Saat ini, pemerintah memprioritaskan pembenahan dan verifikasi data seluruh penyelenggara. Permohonan izin baru akan kembali dibuka setelah proses pendataan selesai.
“Jadi, sampai hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami ingin membereskan dulu data-datanya. Setelah selesai, baru izin dibuka kembali,” ujarnya.
Dahnil mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengaku telah mengurus atau mendapatkan izin PPIU dengan meminta sejumlah uang kepada calon jamaah umrah.
Masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban penipuan terkait pengurusan izin tersebut diminta segera melapor kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.
Baca Juga: Kemenhaj Padankan Data dengan Kemendagri untuk Cegah Manipulasi Antrean Haji
“Kalau ada yang merasa sudah mengurus izin, kemudian sudah membayar, tidak ada itu. Kami belum membuka perizinan maupun pembayaran apapun. Kalau ada yang tertipu, silakan segera melapor,” katanya.
Kemenhaj menargetkan penataan administrasi dan pendataan ulang seluruh penyelenggara dapat rampung pada akhir November 2026. Jika proses tersebut selesai sesuai rencana, pemerintah berharap pengajuan perizinan bisa kembali dibuka pada awal 2027.
Selain membenahi administrasi, Dahnil menyebut Kemenhaj telah menutup sejumlah PPIU dan KBIH yang terlibat dalam penipuan terhadap masyarakat.
“Yang jelas, Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jamaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” ujar Dahnil.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
