18 Anggota Fraksi Demokrat Usulkan Pemakzulan Gibran, Minta DPR Segera Proses

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, bersama sejumlah legislator mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mendorong pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan setelah mereka mencermati putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan dokumen pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) Gibran.

Dalam pernyataannya di hadapan pimpinan DPR RI, Rabu, 11 November 2026, Benny menyebut terdapat 18 anggota DPR yang namanya tercantum sebagai pengusul hak menyatakan pendapat. Mereka menilai Gibran diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Setelah membaca dan melakukan kajian secara cermat putusan Mahkamah Agung (MA) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait ijazah-ijazah SLTA yang dimiliki oleh Saudara Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, maka kami 18 orang yang nama-namanya tercantum di bawah ini, mengusulkan kepada pimpinan dewan agar DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat yang isinya bahwa saudara Wakil Presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A UUD 1945, sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI," ujar Benny di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Benny juga meminta pimpinan DPR agar tidak berlama-lama menindaklanjuti usulan tersebut. Ia berharap proses penggunaan hak menyatakan pendapat dapat segera berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Yang kedua, kami pengusul juga memohon dan meminta dengan sangat kepada pimpinan dewan untuk dalam waktu yang tidak begitu lama segera menindaklanjuti usulan anggota terkait dengan hak menyatakan pendapat dan selanjutnya ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan konstitusi dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.