Azis Subekti Anggota DPR RI Fraksi Demokrat (YouTube)
Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 11 anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan perwakilan Gerindra, Azis Subekti, dalam forum penyampaian pandangan para pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Azis yang mewakili 11 anggota Fraksi Gerindra mengatakan, pihaknya sengaja mengambil giliran terakhir untuk menyampaikan pandangan. Langkah tersebut dilakukan agar mereka dapat terlebih dahulu mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan, dan pandangan yang disampaikan anggota DPR lainnya mengenai polemik Gibran.
Menurut Azis, berbagai persoalan yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi salah satu pertimbangan Gerindra untuk ikut mendukung pengajuan hak menyatakan pendapat. Dia menilai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat perlu segera mendapatkan penyelesaian.
"Karena itu, Partai Gerindra, mohon maaf, karena itu kami sebagai pengusul memandang apa yang disampaikan itu menjadi bagian dari alasan kenapa kami ikut mengusulkan dan menandatangani hak menyatakan pendapat terkait polemik yang menimpa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Azis juga meminta izin kepada pimpinan DPR untuk tidak mengungkapkan nama 11 anggota Gerindra yang diwakilinya. Dia menyebut daftar nama tersebut akan disampaikan secara langsung kepada pimpinan DPR.
"Terakhir, kami mohon izin untuk tidak menyebutkan 11 orang itu dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan. Insyaallah ini menjadi bagian dari hal yang dapat kita segerakan untuk diselesaikan."
Baca Juga: PKS Ajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Pemakzulan Gibran, 28 Anggota DPR Teken Usulan
Bergabungnya 11 anggota Gerindra menambah dukungan dari lintas fraksi terhadap pengajuan HMP. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut jumlah anggota yang telah menandatangani usulan tersebut terus bertambah.
Di sisi lain, Fraksi PDIP juga telah menyatakan sikap secara bulat untuk menggunakan HMP. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut seluruh 110 anggota fraksinya sepakat mengambil jalur konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menjelaskan bahwa setiap usulan HMP akan terlebih dahulu diperiksa dari sisi argumentasi, dasar hukum, jumlah anggota pengusul, serta keterwakilan fraksi. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Pengajuan HMP ini berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang dinyatakan tidak sah dan batal.
Meski demikian, dukungan anggota DPR terhadap HMP belum serta-merta berarti Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan dan mekanisme konstitusional yang berlaku di DPR.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
