Sarifuddin Sudding Satu-satunya Fraksi PAN yang Usulkan HMP Pemakzulan Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menyatakan usulan untuk hak Menyatakan Pendapat (HMP) Gibran Rakabuming Raka. Di depan forum rapat, Sarifuddin mantap mengusulkan HMP. Seorang diri dari Fraksi PAN.

"Pimpinan, mencermati putusan Mahkamah Agung nomor 742 Kasasi TUN 2026 tanggal 30 Oktober 2026, juga putusan MK nomor 1 tahun 2026, terkait dengan surat keterangan penyeteraan ijazah saudara Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana amar putusan MA dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Amar putusan tersebut harus dilaksanakan ada 2 cara," ujarnya

"Pertama dilaksanakan sukarela yaitu dengan bersangkutan dengan mengundurkan diri dan yang kedua upaya eksekusi lewat jalur konstitusional. Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Manakala Ada 6 persyaratan ada pengkhianatan kepada negara, tindakan korupsi, tindakan penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya atau tindakan tercela atau tidak memenuhi persyaratan lagi. Yang menjadi objek adalah Wakil Presiden," ujarnya.

Arsip - Wapres Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan wartawan usai Shalat Jumat di Jakarta Barat, Jumat, 30 November 2026. (Antara)

"Pimpinan negara kita adalah negara hukum sebagai konstitusi kita. Anggota DPR punya hak, dimana DPR punya hak, interpelasi, hak menyatakan pendapat, saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN menyatakan Hak Menyatakan Pendapat terkait saudara Gibran Rakabuming Raka," ujar Sarifuddin.

Pimpinan DPR RI menerima sejumlah Anggota Dewan pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut berkaitan dengan usulan penggunaan hak konstitusional DPR untuk menindaklanjuti polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan HMP digulirkan anggota DPR lintas fraksi setelah muncul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Baca Juga:  Daftar 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usul HMP Gibran