18 Anggota PKB Ikut Usulkan Pemakzulan Gibran, Khozin Singgung Polemik Ijazah

Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI turut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam forum penyampaian pandangan pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Khozin menegaskan, pengajuan tersebut merupakan penggunaan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dia menyebut pengajuan HMP terhadap Gibran berpotensi berujung pada proses pemakzulan atau pemberhentian dari jabatan wakil presiden. Hal itu berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela dan/atau dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

"Kami mewakili beberapa anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 79 Ayat 1 Huruf C UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada impeachment atau pemakzulan terhadap Saudara Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia atas dugaan perbuatan tercelah dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 juntuh Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945," ujar Khozin.

Baca Juga: Resmi! 120 Anggota DPR Ajukan HMP Pemakzulan Gibran

Dia menilai polemik yang menyangkut Gibran harus segera diselesaikan. Menurutnya, persoalan tersebut telah menyita banyak energi dan perhatian yang seharusnya dapat difokuskan pada kepentingan masyarakat.

Khozin juga mengingatkan agar agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita tetap menjadi perhatian bersama. Dia tidak ingin pembahasan mengenai persoalan ijazah Gibran terus berlarut-larut hingga mengesampingkan program pemerintah.

"Kami melihat polemik ini harus segera disudai. Energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," ujar Khozin.

"Program Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo, kita komitmen bersama untuk diwujudkan bukan kemudian diabaikan dan hanya berkutat pada urusan ijasa yang tidak berkesudahan," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Khozin mengungkapkan bahwa terdapat 18 anggota Fraksi PKB yang turut mendukung pengajuan HMP. Dia kemudian meminta izin untuk membacakan nama-nama anggota yang ikut mengusulkan hak tersebut.

"Oleh karena itu, kami mewakili beberapa anggota berjumlah 18. Saya bacakan satu persatu," ujar Khozin.

Dukungan 18 anggota PKB tersebut menambah jumlah legislator lintas fraksi yang mendukung pengajuan HMP terhadap Gibran. Sebelumnya, perwakilan 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, Azis Bekti, juga menyampaikan dukungan dalam forum yang sama.

Pengajuan HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR. Namun, usulan tersebut tidak serta-merta membuat Gibran diberhentikan dari jabatannya. Apabila DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan presiden maupun wakil presiden, proses selanjutnya harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum dapat diteruskan kepada MPR untuk pengambilan keputusan pemberhentian.