Mekanisme Pemilihan Wapres Baru Jika Gibran Dimakzulkan

Ntvnews.id, Jakarta - Kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, apabila terjadi akibat pengunduran diri maupun pemakzulan, tidak serta-merta membuat Presiden Prabowo Subianto dapat menunjuk penggantinya secara langsung.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa pemerintahan. Dalam proses tersebut, Presiden berwenang mengusulkan dua nama calon, sedangkan keputusan akhir berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Artinya, apabila jabatan Gibran benar-benar kosong, MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Lantas, bagaimana tahapan pemilihan wakil presiden baru tersebut?

1. MPR Menggelar Rapat Gabungan

Tahap pertama dimulai dengan rapat gabungan MPR untuk menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti.

Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, rapat gabungan tersebut diselenggarakan paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Rapat gabungan melibatkan unsur fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hasil rapat kemudian menjadi dasar penentuan jadwal sidang paripurna pemilihan.

Baca Juga: Anggota DPR Dilarang ke Luar Jakarta saat Wacana Pemakzulan Gibran, Ini Kata Saan Mustopa

2. Presiden Mengajukan Dua Nama Calon Wapres

Setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan MPR, Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), usulan dua calon tersebut harus disampaikan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Dua calon yang diajukan juga harus melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Prabowo tidak dapat langsung menetapkan satu orang sebagai wakil presiden pengganti. Presiden harus mengajukan dua kandidat yang nantinya dipilih oleh MPR.

3. MPR Memeriksa Persyaratan Kedua Calon

Sebelum pemilihan berlangsung, MPR melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua calon.

Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kandidat memenuhi ketentuan sebagai wakil presiden. MPR membentuk tim verifikasi melalui rapat gabungan untuk menjalankan pemeriksaan tersebut.

Tahapan ini menjadi bagian dari mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

4. MPR Memilih Satu dari Dua Calon

Setelah proses verifikasi selesai, MPR menggelar sidang paripurna untuk menentukan wakil presiden pengganti.

Dalam sidang tersebut, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum pemungutan suara dilakukan.

Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna ditetapkan sebagai wakil presiden.

Artinya, keputusan tidak berada sepenuhnya di tangan presiden yang mengusulkan kandidat. Anggota MPR memiliki kewenangan menentukan satu nama yang akan mengisi jabatan tersebut.

Baca Juga: Nama 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi yang Usulkan HMP Gibran

5. Bagaimana Jika Hasil Suara Kedua Calon Imbang?

Mekanisme pemilihan juga mengatur kemungkinan apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (6) dan (7) UU MD3, pemungutan suara harus diulang satu kali apabila hasil perolehan suara kedua kandidat imbang.

Namun, apabila pemilihan ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari dua calon wakil presiden tersebut.

Dengan demikian, dalam kondisi normal MPR menentukan wakil presiden melalui pemungutan suara. Kewenangan presiden untuk menentukan pilihan baru berlaku apabila hasil pemilihan ulang tetap imbang.

6. Wapres Terpilih Melanjutkan Sisa Masa Jabatan

Wakil presiden yang terpilih melalui mekanisme tersebut tidak memulai masa jabatan baru selama lima tahun.

Kandidat terpilih hanya mengisi kekosongan jabatan dan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.

Dengan mekanisme ini, apabila Gibran diberhentikan atau mengundurkan diri dan pengunduran dirinya telah berlaku secara resmi, Prabowo tetap menjalankan pemerintahan sebagai presiden. Sementara itu, jabatan wakil presiden diisi melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden.