Komisi III DPR Dorong Dugaan Penyadapan Presiden Diusut dengan Pasal Makar

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya dengan menggunakan pasal-pasal terkait tindak pidana makar.

Permintaan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Ia menyebut dugaan tindakan yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi Polri itu sebagai bentuk “perbuatan menikam dari belakang”.

“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.

Habiburokhman menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Baca Juga: Kapolri Ungkap Modus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs, Perintah Disampaikan Lisan dan WhatsApp

Ia juga mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak di lingkungan kepolisian yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

“Bagaimana mungkin, para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasannya sendiri?” kata dia.

Selain itu, Habiburokhman menduga terdapat “target politik kotor berskala amat besar” di balik operasi tersebut. Menurutnya, dugaan tindakan itu tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan Presiden, tetapi juga keamanan negara dan seluruh masyarakat Indonesia.

Atas dasar itu, Komisi III DPR meminta agar penyelidikan perkara diperluas hingga mencakup dugaan tindak pidana makar. Komisi tersebut juga mendesak Polri menghentikan seluruh operasi ilegal dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.

Baca Juga: Sidang Etik Listyo Cs Terkait Kasus Penyadapan Presiden Digelar Pekan Depan

“Siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas,” katanya.

(Sumber: Antara)