F-PKB MPR Tegaskan Pengisian Jabatan Wapres Harus Mengacu pada Konstitusi

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti aturan konstitusi apabila terjadi kekosongan posisi tersebut menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyatakan F-PKB MPR siap menjalankan kewenangan lembaga sesuai ketentuan yang berlaku jika proses pergantian Wakil Presiden harus dilakukan.

"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas," kata Neng Eem dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Neng Eem, pergantian Wakil Presiden tidak boleh dipandang hanya sebagai perubahan pejabat atau bagian dari dinamika politik. Proses tersebut merupakan mekanisme ketatanegaraan untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga: Cak Imin, Bahlil hingga AHY Buka Suara soal Niatan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

"Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan, aturan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden ketika terjadi kekosongan telah tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu mengharuskan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang diajukan Presiden.

Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna berlangsung.

Baca Juga: PDIP Minta Gibran Mundur atau Dimakzulkan dari Jabatan Wapres

Setelah itu, MPR akan menentukan satu nama dari kedua kandidat melalui sidang paripurna.

Neng Eem menilai ketentuan yang telah tersedia menjadi pedoman bagi seluruh pihak agar proses pergantian jabatan berlangsung sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi.

Fraksi PKB MPR RI yang memiliki 67 anggota juga menyatakan kesiapannya menjalankan tugas konstitusional tersebut. Ia menegaskan komitmen fraksinya untuk menjadikan konstitusi sebagai acuan utama demi menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Neng Eem turut mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara negara dan kekuatan politik, agar menghormati mekanisme konstitusional. Ia meminta semua pihak tidak menyebarkan spekulasi yang berpotensi memicu kegaduhan politik di tengah masyarakat.

"Yang harus menjadi pegangan adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang," demikian Neng Eem.

(Sumber: Antara)