Yusril Sebut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tak Bisa Dipertahankan Lewat Upaya Hukum

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berstatus sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Ia juga menyebut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) telah mengubah kedudukan hukum dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Suket yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu dokumen pemenuhan persyaratan pendidikan itu telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tindak lanjut putusan MA.

Baca Juga: Terungkap! Ini Isi Surat Gibran: Mundur Jadi Wapres atas Pemintaan Sendiri

Dengan pencabutan tersebut, dokumen itu dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Yusril, langkah tersebut bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan bentuk pelaksanaan kewajiban pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan.

Hal itu, lanjutnya, juga sesuai dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk menjalankan putusan pengadilan berdasarkan amar putusannya.

Yusril turut menyoroti gugatan yang diajukan Denny Indrayana ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait suket penyetaraan tersebut. Ia memperkirakan perkara itu akan menghadapi persoalan mengenai objek sengketa karena dokumen yang digugat telah dicabut.

Menurut dia, pencabutan suket membuat tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.

Baca Juga: Usai Mengundurkan Diri, Gibran Disambut Relawan di Istana Wapres

"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," tutur Yusril.

Dalam perkembangan perkara tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan terkait sengketa persyaratan pendidikan wakil presiden, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara itu, melalui putusan kasasi, MA mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara gugatan terhadap suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.

(Sumber: Antara)