Kementrans Catat Lebih dari 100 Ribu KK Transmigran Belum Kantongi Sertifikat Tanah

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) masih mencatat lebih dari 100 ribu kepala keluarga (KK) transmigran yang belum memperoleh sertifikat hak milik (SHM) atas tanah mereka. Pemerintah berupaya menuntaskan persoalan tersebut agar para transmigran mendapatkan hak kepemilikan lahannya.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, keberadaan kembali Kementerian Transmigrasi membuat penanganan hak para transmigran dapat menjadi salah satu tanggung jawab kementerian secara langsung.

"Sekarang dengan dibentuknya kembali Kementerian Transmigrasi paling tidak ada satu kementerian yang ikut bertanggung jawab untuk memikirkan nasib lebih dari 100 ribu para transmigran yang belum mendapatkan haknya," kata Iftitah di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Ia menjelaskan, selama ini Kementrans telah menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga di berbagai wilayah Indonesia melalui program transmigrasi. Namun, dari jumlah tersebut, masih terdapat lebih dari 100 ribu KK yang belum menerima sertifikat tanah.

Baca Juga: Kementrans: Tim Ekspedisi Patriot Hadirkan Kemudahan Mendapatkan Layanan Beasiswa

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, Kementrans pada Kamis, 12 November 2026, menyerahkan 2.770 sertifikat hak milik kepada 1.570 transmigran yang tersebar di delapan kabupaten.

Delapan daerah tersebut meliputi Kabupaten Lahat, Toli-Toli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Nagekeo, dan Rejang Lebong.

Iftitah menyebut terdapat transmigran yang harus menunggu hingga puluhan tahun sebelum akhirnya memperoleh hak atas tanah yang ditempati.

"Ada yang sudah 34 tahun kita tempatkan transmigran yang bersangkutan baru mendapatkan haknya dan hari ini kami serahkan haknya," ujarnya.

Baca Juga: Kementrans dan DPR RI Perkuat Sinergi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Muna

Lebih lanjut, ia mengatakan program transmigrasi turut berkontribusi terhadap pemerataan penduduk di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut telah mendorong penempatan lebih dari 9,1 juta jiwa di berbagai daerah.

Menurut Iftitah, penempatan tersebut turut membentuk lebih dari 100 kabupaten dan kota serta lebih dari 1.500 desa baru.

"Kemudian juga ada tiga provinsi baru, baik itu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat maupun Papua Selatan yang terbentuk akibat adanya program transmigrasi. Jadi salah satu legacy terbesar transmigrasi," katanya.

(Sumber: Antara)