Bareskrim: 7 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, 4 Berangkat, 3 Berhasil Dicegah

Ntvnews.id, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia.

Dari tujuh WNI yang menjadi sasaran perekrutan, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah sebelum meninggalkan Indonesia.

Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menyebut empat WNI yang telah diberangkatkan berinisial AM, HW, AD, dan MI. Mereka berangkat pada 9 dan 20 September 2026.

Sementara itu, tiga WNI lainnya berinisial HA, AF, dan AY berhasil diamankan di Indonesia setelah keberangkatan mereka digagalkan.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/IX/2026/SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI tertanggal 25 September 2026.

Baca Juga: Argentina Kecam Iran Usai AL dan AU-nya Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

Yolanda menjelaskan, pengungkapan kasus ini dilakukan melalui kerja sama dengan Satresmob Bareskrim Polri yang turut terlibat dalam penanganan para pelaku.

Katanya, perekrutan dilakukan dengan menawarkan pekerjaan sebagai militer bayaran Rusia melalui berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Facebook, khususnya grup informasi lowongan kerja luar negeri, serta Instagram.

Untuk menarik minat calon korban, para perekrut menawarkan sejumlah keuntungan finansial yang menggiurkan.

Baca Juga: Tentara Israel Tembak Mati Remaja Palestina di Tepi Barat

"Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 USD atau sekitar 620 juta, gaji sebesar 3.000 USD per bulan, serta biaya keberangkatan gratis sampai ke Rusia. Para calon korban hanya diminta menyerahkan foto paspor dan KTP. Tidak terdapat pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia. Bahkan visa yang digunakan dalam, adalah visa turis atau holiday, bukan visa kerja," katanya Yolanda dalam konferensi pers Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Tambahnya, para calon korban tidak mendapatkan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia. Bahkan, visa yang digunakan untuk keberangkatan diduga merupakan visa turis atau liburan, bukan visa kerja.

Berdasarkan hasil penyidikan, jaringan perekrutan ini menggunakan sistem berjenjang yang melibatkan perekrut lokal hingga agen perantara yang memiliki hubungan langsung dengan agen di Rusia.

Sebelum diberangkatkan, para calon korban juga ditampung sementara di hotel transit yang berada di sekitar bandara. Mereka diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang telah direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi saat proses pemeriksaan keberangkatan.

"Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan dan menahan dua orang tersangka," ujar Yolanda.

Tersangka IG berperan sebagai perekrut sekaligus penampung lokal. Dia mencari kandidat melalui media sosial dan jaringan relasi, kemudian menampung mereka di hotel transit dekat bandara.

Selain itu, IG diduga membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi serta mengantar para kandidat hingga ke bandara sebelum keberangkatan. Dari aktivitas tersebut, IG disebut memperoleh komisi sebesar 1.600 dolar AS atau sekitar Rp28 juta.

Sementara itu, tersangka AS bertindak sebagai agen perantara lokal yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. Perannya meliputi meneruskan dokumen calon kandidat untuk pengurusan visa dan tiket penerbangan, sekaligus membiayai akomodasi para kandidat selama proses pemberangkatan. Yolanda menyebut AS memperoleh keuntungan sebesar 1.515 dolar AS melalui dompet aset kripto.

Dari total tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia dalam dua jadwal penerbangan pada September 2026. Keempatnya masing-masing berinisial AM, HW, AD, dan MI. Adapun tiga orang lainnya, yakni HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

"Terhadap para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," ujarnya.