MUI Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Minta Proses Transparan

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. MUI meminta kepolisian menelusuri perkara tersebut secara menyeluruh agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat terungkap.

Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menegaskan, pengusutan kasus ini perlu dilakukan hingga tuntas. Menurutnya, dukungan tersebut diberikan agar aparat dapat menjalankan proses hukum secara serius dan tidak berhenti pada pengungkapan sebagian pihak saja.

“Berkenaan dengan kasus penyadapan. Kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis di Gedung MUI, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

MUI juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan penyelidikan. Pengungkapan kasus dinilai bukan sekadar persoalan hukum, melainkan berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan bangsa serta melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga: MUI Tetapkan Rokok Elektrik Haram, Ini Alasannya

Cholil mengingatkan agar dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak dianggap sebagai persoalan ringan. Apabila dalam proses pengusutan ditemukan unsur makar, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.

“Jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal seperti itu. Kalau memang terjadi makar, berarti itu merupakan pengkhianatan kepada Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan makar. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan, penyidik sebelumnya telah memeriksa 28 saksi dari Direktorat Siber, kemudian menambah pemeriksaan terhadap sekitar 10 saksi lainnya.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama satu pekan, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Direktur Tindak

Baca Juga: MUI Desak Kasus Penyadapan Diusut Tuntas

Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro.
Susatyo menjelaskan, hasil pemeriksaan para saksi selanjutnya dikaji bersama sejumlah ahli, termasuk ahli pidana dan ahli hukum. Dari proses tersebut, Bareskrim telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat.

Perkara tersebut dikaitkan dengan Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Dukungan MUI terhadap langkah Kapolri tersebut sekaligus menjadi dorongan agar proses penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan menyeluruh. Pengungkapan perkara diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan penyadapan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab, berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian hukum.

(Sumber: Antara)