Polri Bongkar Perdagangan Orang Modus Pengiriman PMI Ilegal ke Arab Saudi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Nov 2026, 17:11
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Rekrut Perempuan dengan Modus Kerja di Luar Negeri, Bareskrim Tangkap 2 Tersangka Rekrut Perempuan dengan Modus Kerja di Luar Negeri, Bareskrim Tangkap 2 Tersangka (Ntvnews.id/Adiansyah)

Ntvnews.id, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi.

Dalam perkara ini, seorang perempuan berinisial M menjadi korban hingga meninggal dunia di negara penempatan.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri. Penyidik juga telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan korban.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, perkara ini bermula pada 2024 ketika korban ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi.

"TPPO dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural ke Arab Saudi. Perkara pertama berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/102/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026," kata Yolanda dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Usai menerima tawaran tersebut, korban direkrut dan diproses keberangkatannya melalui sejumlah pihak. Rantai pemberangkatan itu melibatkan perekrut lapangan, sponsor, hingga perusahaan yang mengurus dokumen perjalanan dan visa. Korban kemudian diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024.

Namun, sekitar November 2025, korban menghubungi keluarganya dan menyampaikan bahwa kondisi kesehatannya mengalami gangguan. Korban juga mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Indonesia.

Berdasarkan hasil penyidikan, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaan yang dijalaninya. Situasi berujung tragis, pada Februari 2026, keluarga menerima kabar bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban selanjutnya dipulangkan ke Indonesia.

"Dari hasil penyidikan, kami telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap lima orang tersangka," imbuhnya.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang <b>(Ntvnews.id/Adiansyah)</b> Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang (Ntvnews.id/Adiansyah)

Tersangka pertama berinisial M, perempuan, diduga bertindak sebagai perekrut lapangan. Dia menawarkan pekerjaan sebagai ART di Arab Saudi kepada korban sebelum menyerahkannya kepada pihak sponsor.

Tersangka kedua berinisial AS, perempuan, berperan sebagai sponsor yang mengurus proses perekrutan dan keberangkatan korban serta menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, tersangka N, laki-laki, juga berperan sebagai sponsor. Dia diduga membantu pengurusan dokumen, perjalanan, hingga proses pemberangkatan korban ke Arab Saudi.

Tersangka keempat berinisial R, perempuan, merupakan komisaris PT Alpan Nusantara Perdana. Dia diduga mengoordinasikan pengurusan Enjaz, proses biometrik atau pengambilan sidik jari, serta penerbitan visa korban melalui perusahaan.

Sementara itu, tersangka kelima berinisial AN, laki-laki, menjabat sebagai direktur utama PT Alpan Nusantara Perdana. Perannya berkaitan dengan pengurusan visa, termasuk pemrosesan data paspor korban melalui sistem Enjaz.

Dalam perkara TPPO yang menyebabkan satu korban meninggal dunia ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan proses perekrutan dan pengiriman PMI ke Arab Saudi.

"Dalam perkara ini terdapat satu korban yaitu almarhumah M," terangnya.

Barang bukti tersebut terdiri atas enam unit telepon genggam, dua unit CPU, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta dokumen transaksi keuangan.

"Terhadap para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," imbuhnya.