Kemendikdasmen Serahkan SK Pencabutan Suket Pendidikan Gibran ke PTUN

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyampaikan Surat Keputusan (SK) pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menjelaskan, dokumen tersebut diserahkan dalam persidangan PTUN pada Kamis, 12 November 2026. Langkah itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA).

“Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini," kata Atip saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Atip mengatakan, setelah Kemendikdasmen mencabut objek yang menjadi pokok gugatan, PTUN menyatakan gugatan penggugat gugur.

Baca Juga: Golkar MPR Sebut Pengunduran Diri Gibran sebagai Sikap Kenegarawanan

Dia menilai putusan tersebut sekaligus menuntaskan persoalan hukum mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

“Dengan putusan ini, maka persoalan keabsahan suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh,” ujar Atip.

Penyerahan SK pencabutan kepada PTUN merupakan bagian dari penyelesaian perkara setelah Kemendikdasmen lebih dahulu mencabut surat keterangan tersebut sebagai pelaksanaan putusan MA.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti juga telah mengonfirmasi penerbitan SK Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.

Baca Juga: Mendikdasmen Benarkan Pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran

“Ya benar kami melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (mengeluarkan surat keputusan tersebut tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” katanya.

SK tersebut ditandatangani oleh Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada Rabu, 11 November 2026. Melalui keputusan itu, Kemendikdasmen mencabut SK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Kemendikdasmen juga menetapkan penarikan dokumen tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menguasainya. Selain itu, surat keterangan tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.

(Sumber: Antara)