Yusril Siap Verifikasi Dokumen Calon Wapres Pengganti Gibran agar Tak Terulang Polemik

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 13 Nov 2026, 08:30
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Adiantoro
Editor
Bagikan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (NTVnews)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Yusril mengatakan pemeriksaan dokumen diperlukan agar persoalan serupa yang kini menimpa Gibran tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

"Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran, supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Yusril menjelaskan, setelah pengunduran diri Gibran, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Baca Juga: Komisi III DPR Temui Prabowo Usai Gibran Mundur

Namun, pengajuan nama tersebut baru dapat dilakukan setelah MPR RI menggelar rapat dan menetapkan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.

Menurut Yusril, penghitungan masa 14 hari bagi Presiden Prabowo dimulai sejak surat pemberitahuan dari MPR RI diterima oleh pihak eksekutif.

Dia menegaskan, penentuan dua nama yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

Dalam prosesnya, kepala negara dapat meminta pertimbangan partai-partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden tidak perlu diisi sementara oleh pejabat lain selama proses penentuan pengganti berlangsung.

Dalam kondisi tersebut, Presiden Prabowo tetap dapat menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan seluruh kewenangannya tanpa harus menunjuk pelaksana tugas wakil presiden, termasuk ketika kepala negara sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden," ujar Yusril.