Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memaparkan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan. Proses tersebut akan diawali dengan rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna menetapkan kekosongan jabatan sebelum pemberitahuan resmi disampaikan kepada Presiden.
Yusril menjelaskan, MPR diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan menyiapkan surat pemberitahuan kepada Presiden. Setelah menerima surat tersebut, Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
"MPR perlu waktu tiga hari untuk mengadakan rapat, mempersiapkan segala sesuatunya, dan setelah itu menulis surat kepada Presiden. Setelah surat diterima, diperlukan waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR," ujar Yusril, Kamis, 12 November 2026.
Setelah dua nama calon diterima, MPR akan memeriksa kelengkapan dan persyaratan masing-masing kandidat. Tahapan berikutnya adalah pemilihan Wakil Presiden yang harus dilaksanakan dalam tenggat maksimal 60 hari sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Polri: Ijazah Atas Nama Joko Widodo Tak Perlu Diuji Forensik Ulang
Yusril menekankan, ketentuan waktu 14 hari bagi Presiden dan 60 hari bagi MPR merupakan batas paling lama. Artinya, seluruh tahapan tersebut tidak harus menunggu hingga tenggat waktu berakhir dan dapat diselesaikan lebih awal.
"Jangka waktu 60 hari itu bukan harus 60 hari, tetapi selama-lamanya 60 hari. Begitu juga 14 hari bagi Presiden, itu adalah selama-lamanya 14 hari. Kapan saja dalam jangka waktu tersebut Presiden dapat mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR," jelasnya.
Ia berharap seluruh rangkaian pengisian jabatan Wakil Presiden dapat rampung sebelum penghujung Desember 2026. Meski demikian, kepastian mengenai waktu pelaksanaan rapat MPR hingga pengiriman surat kepada Presiden masih menunggu pembahasan di tingkat pimpinan MPR.
Yusril menegaskan, percepatan pengisian jabatan tersebut tetap harus mengikuti prosedur konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperlukan agar setiap tahapan memiliki dasar hukum yang jelas.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penetapan kekosongan oleh MPR, pengajuan dua kandidat oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan calon, hingga pemilihan oleh MPR.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
