Dugaan Korupsi Cukai PT Djarum, KPK Periksa 2 Saksi Ditjen Bea Cukai

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dugaan praktik korupsi terkait pembayaran cukai PT Djarum.

Sebagai langkah awal penyidikan, lembaga antirasuah memeriksa dua saksi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk menelusuri hubungan perusahaan tersebut dengan sejumlah entitas terafiliasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa kedua saksi telah memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan secara kooperatif pada Kamis, 12 November 2026.

Pemeriksaan perdana ini difokuskan untuk menggali informasi mengenai audit atau pemeriksaan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh otoritas kepabeanan terhadap PT Djarum dan jaringan perusahaan afiliasinya.

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai mengenai hubungan antara PT Djarum dengan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 13 November 2026.

Baca Juga: Respons KPK Usai Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit dkk

Keterangan dari kedua saksi tersebut dinilai krusial untuk memperjelas konstruksi hukum serta menyingkap dugaan penyimpangan dalam pembayaran cukai yang tengah diusut.

Budi menambahkan, penyidik masih terus mengumpulkan dan memvalidasi berbagai informasi guna memperoleh gambaran yang utuh terkait perkara ini.

Selain mendalami hubungan korporasi, penyidik juga berencana mencocokkan keterangan para saksi dengan sejumlah barang bukti yang telah diamankan melalui serangkaian penggeledahan sebelumnya.

Dalam proses penyidikan ini, tim penyidik KPK telah mendatangi dan menggeledah sejumlah lokasi strategis. Penggeledahan tidak hanya menyasar kantor PT Djarum dan perusahaan-perusahaan terafiliasinya, tetapi juga merambah sejumlah instansi Bea dan Cukai di wilayah Jawa Tengah.

Budi merinci, lokasi penggeledahan meliputi Kantor Bea dan Cukai Kudus, Kantor Bea dan Cukai Semarang, serta Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jawa Tengah.

"Baik yang ditemukan dan disita dari PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi, dan juga yang ditemukan di Kantor Bea Cukai, baik Kudus, Semarang, maupun Kanwil Jawa Tengah," ungkapnya.

Seluruh barang bukti yang disita dari berbagai lokasi tersebut kini tengah dianalisis untuk dihubungkan dengan materi pemeriksaan saksi.

KPK berkomitmen untuk memastikan keterkaitan antara keterangan saksi, hasil audit internal Ditjen Bea dan Cukai, serta barang bukti fisik maupun dokumen yang telah disita.

Kendati demikian, hingga saat ini KPK belum merinci jenis spesifik barang bukti yang telah diamankan maupun besaran dugaan kerugian negara akibat penyimpangan pembayaran cukai tersebut.

Penjelasan terperinci mengenai konstruksi perkara dan hasil pemeriksaan saksi baru akan disampaikan secara komprehensif kepada publik apabila penyidikan telah dinilai mencukupi.