Tangkapan layar - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Leaders Summit COP31 di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Antalya, Turki - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memaparkan berbagai kebijakan Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim dalam Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026.
Sejumlah upaya yang disampaikan mencakup penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan kapasitas petugas kehutanan, hingga rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan.
Dalam pidatonya, Hashim menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi beragam dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut antara lain kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, meningkatnya risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena El Niño yang berlangsung berkepanjangan.
"Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga. Kami memperkuat upaya pencegahan, restorasi, dan penegakan hukum, sekaligus bekerja sama erat dengan mitra regional untuk mengatasi dampak kabut asap yang meluas, termasuk yang melintasi batas negara, melalui kerja sama berkelanjutan," kata Hashim.
Baca Juga: Hashim Sebut RI Kecil Hasilkan Emisi Karbon, Tapi Paling Rugi Akibat Perubahan Iklim
Dia menyebut pemerintah telah mengikutsertakan lebih dari 25.000 warga di sekitar kawasan hutan dalam kegiatan pencegahan kebakaran.
"Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional, serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati," jelasnya.
Hashim juga memperkenalkan pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden.
Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap pangan, energi, pekerjaan, air bersih, dan lingkungan yang aman menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan iklim Indonesia.
Baca Juga: Hashim Ajak Media Nasional Edukasi Publik Tentang Perubahan Iklim
"Lebih dari 285 juta penduduk Indonesia bergantung pada ketahanan pangan, pasokan energi yang andal, lapangan kerja, air bersih, dan lingkungan yang aman. Kami tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kami harus mewujudkan keduanya," tegasnya.
Pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi sembari memperkuat ketahanan pangan dan energi, membuka lapangan kerja, serta mengembangkan industri dengan nilai tambah lebih tinggi.
"Kami juga mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi," imbuh Hashim.
Dalam mendukung target swasembada pangan, pemerintah memilih untuk tidak memperluas lahan pertanian ke kawasan hutan, terutama hutan primer.
Sementara itu, melalui program perhutanan sosial, lebih dari 1,4 juta keluarga telah mendapatkan akses untuk mengelola kawasan hutan seluas 8 juta hektare.
Pemerintah juga telah menetapkan 400 ribu hektare sebagai hutan adat. Luasan tersebut ditargetkan meningkat menjadi 1,4 juta hektare pada 2029 untuk mendukung sumber penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Hashim menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjaga kekayaan alamnya. Saat ini, lebih dari separuh wilayah daratan Indonesia masih berupa kawasan hutan. Pemerintah berupaya mempertahankan kawasan tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah bermaksud mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan," ujar Hashim.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
