Mantan Kapolres Bima Kota Dituntut Penjara Seumur Hidup dalam Kasus Narkotika

Ntvnews.id, Kota Bima - Mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro bersama sejumlah terdakwa dalam kasus peredaran narkotika dituntut hukuman penjara seumur hidup. Tuntutan tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman membacakan tuntutan terhadap Didik dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rifai pada Kamis, 12 November 2026.

"Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan penjara seumur hidup dan membayar denda Rp1 miliar," kata Syahrur Rahman.

JPU menetapkan bahwa apabila Didik tidak melunasi denda dalam waktu satu tahun, harta benda atau aset miliknya akan disita dan dilelang untuk negara. Jika nilai aset yang disita belum mencukupi pembayaran denda, sisa kewajiban tersebut diganti dengan hukuman penjara selama 190 hari.

Baca Juga: Selain Kasus Narkotika, Bareskrim Dalami Dugaan TPPU Eks Kasat Narkoba Kubar

Dalam tuntutannya, JPU menyebut Didik dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri. Padahal, ketika perbuatan tersebut dilakukan, Didik masih tercatat sebagai anggota aktif Polri.

"Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya kepada negara yang seharusnya melindungi masyarakat. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif dalam persidangan," ujar Syahrur Rahman.

JPU turut mengungkap dugaan penerimaan uang senilai Rp2,8 miliar oleh Didik dari terdakwa AKP Malaungi. Dana tersebut diduga bersumber dari setoran bandar narkotika yang menjalankan aktivitasnya di wilayah hukum Polres Bima Kota.

"Dalam fakta persidangan, terdakwa rutin menerima setoran dari bawahan selama menjabat sebagai Kapolres Bima Kota dan menerima setoran dari jatah paket proyek di lingkungan pemerintahan," kata JPU.

Baca Juga: Kejari Jakpus Sebut Kasus Narkotika Ammar Zoni Masuk Tahap Dua

Selain Didik, tuntutan penjara seumur hidup juga dijatuhkan kepada Erwin Iskandar alias Koh Erwin dan Akhsan Al-Fadil. Keduanya turut dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar dalam perkara narkotika tersebut.

Menurut JPU, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

JPU menilai para terdakwa mempunyai peran sebagai bandar maupun pengendali peredaran gelap narkotika. Peran tersebut dinilai ikut mempertahankan jaringan peredaran narkotika agar terus berjalan.

Ketiga terdakwa masing-masing dituntut membayar denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayarkan dan hasil penyitaan aset tidak mencukupi, mereka juga menghadapi tuntutan pidana pengganti berupa penjara selama 190 hari.

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Para terdakwa mendapat waktu satu minggu untuk menyiapkan pembelaan sebelum persidangan berlanjut ke tahap pembacaan putusan.

Tuntutan JPU tersebut belum menjadi keputusan akhir dalam perkara ini. Majelis hakim akan mempelajari tuntutan dan pembelaan dari para terdakwa sebelum menentukan vonis.

(Sumber: Antara)