KPK Sebut Puspom TNI Periksa Prajurit Aktif Terkait Kasus Korupsi BNPB

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah memeriksa prajurit aktif yang diduga terseret dalam perkara korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi mengenai pemeriksaan tersebut telah diterima lembaganya. Pemeriksaan dilakukan oleh Puspom TNI terhadap prajurit yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 12 November 2026 malam.

Budi menilai pemeriksaan tersebut menjadi bentuk tindak lanjut TNI atas surat yang sebelumnya dikirim KPK kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Baca Juga: KPK Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi BNPB: 7 Pihak Swasta dan 1 IRT

“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus BNPB.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka berinisial BS merupakan adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S, yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih menduduki jabatan tersebut.

Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta berinisial SNG.

Baca Juga: KPK Ungkap Poin Penting Surat untuk Panglima TNI Terkait Korupsi BNPB

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengamankan sejumlah barang bukti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, serta 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta.

Penyidik juga menyita tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta dan aset kripto yang nilainya mencapai Rp1,10 miliar.

Selain penyitaan, KPK telah melakukan penggeledahan di ruang Kepala BNPB serta beberapa ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah penetapan tersangka.

KPK sebelumnya juga menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI S kepada Puspom TNI. Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.

(Sumber: Antara)