Eks Kapolsek Dompu Dipidana Usai Terbukti Perkosa Tahanan Narkoba hingga Hamil

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Kapolsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ipda Sarbani, menghadapi proses hukum setelah keluarga tahanan perempuan berinisial DR melaporkannya atas dugaan tindak pidana persetubuhan. Laporan tersebut telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dompu.

Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, membenarkan adanya laporan dari keluarga DR. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan mantan Kapolsek terhadap tahanan perempuan tersebut.

"Benar, keluarga tahanan yang hamil itu sudah melaporkan perbuatan pidana eks Kapolsek Dompu," kata Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Meski laporan awal masuk ke PPA Satreskrim Polres Dompu, penyelidikan dan penanganan perkara kini berada di bawah kewenangan Polda NTB. Kasus tersebut ditangani Direktorat PPA Polda NTB, bersamaan dengan proses penindakan atas pelanggaran etik yang dilakukan Sarbani.

"Penanganan kasusnya oleh Direktorat PPA Polda NTB," ungkap Nyoman.

Sebelumnya, Polda NTB telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ipda Sarbani. Pemecatan itu merupakan buntut dari kasus dugaan persetubuhan terhadap DR, tahanan perempuan dalam perkara narkoba, hingga korban dilaporkan hamil saat berada dalam tahanan.

Baca Juga: GESTUR: Bestari Barus Ungkap Penyebab Giring, Raja Juli dan Isyana Mundur dari PSI

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menyampaikan keputusan pemecatan tersebut pada Selasa (10/11/2026).

"Polda NTB resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap Ipda Sarbani," kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).

Tidak hanya Sarbani, dua personel Polsek Dompu lainnya juga dijatuhi sanksi pemecatan karena dinyatakan terlibat dalam pelanggaran berat terkait kasus tersebut. Keduanya adalah Aiptu T dan Brigadir INAW.

Dalam pemeriksaan etik, Aiptu T terbukti melakukan persekongkolan serta membiarkan atau tidak mengambil tindakan untuk mencegah hubungan seksual antara Sarbani dan DR. Sementara itu, Brigadir INAW dinyatakan menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas pengawasan tahanan.

"Seluruh keputusan diambil melalui pemeriksaan dan pertimbangan majelis KKEP berdasarkan ketentuan yang berlaku," kata Kholid.