Apa yang Terjadi Jika Indonesia Tidak Memiliki Wakil Presiden? Ini Aturan Konstitusinya

Ntvnews.id, Jakarta - Keberadaan Wakil Presiden menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Namun, bagaimana jika jabatan tersebut kosong karena pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir?

Pertanyaan ini kembali menjadi perhatian publik setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026.

MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan akan menindaklanjuti pengisian posisi tersebut sesuai ketentuan konstitusi.

Indonesia tetap dapat menjalankan pemerintahan meskipun jabatan Wakil Presiden kosong. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur mekanisme untuk mengisi posisi tersebut.

Baca Juga: Yusril Sebut Prabowo Miliki Waktu 14 Hari untuk Ajukan Dua Calon Wakil Presiden

1. Presiden Tetap Menjalankan Pemerintahan

Ketika jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

Baca Juga: Gerindra Hormati Keputusan Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak otomatis menghentikan pemerintahan atau menghilangkan kewenangan Presiden.

Namun, fungsi pendampingan Presiden yang biasanya dijalankan oleh Wakil Presiden tidak dapat dilakukan selama posisi tersebut belum terisi.

2. MPR Memilih Wakil Presiden Pengganti

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Wakil Presiden baru dipilih dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.

Artinya, penggantian Wakil Presiden tidak mengharuskan pemerintah menggelar pemilihan umum ulang. Prosesnya dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.

3. Presiden Mengajukan Dua Calon Wakil Presiden

Tata cara pemilihan Wakil Presiden pengganti juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR beserta dokumen persyaratannya. Pengajuan tersebut dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

Kedua calon kemudian harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan di hadapan sidang paripurna.

Setelah tahapan tersebut, MPR menggelar pemilihan untuk menentukan satu calon yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden hingga masa pemerintahan berjalan berakhir.

4. Wakil Presiden Terpilih Melanjutkan Sisa Masa Jabatan

Setelah pemilihan berlangsung, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Jika kedua calon mendapatkan jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut sesuai ketentuan UU MD3.

Wakil Presiden terpilih selanjutnya mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan sidang paripurna MPR. Penetapannya dilakukan melalui Ketetapan MPR.

Wakil Presiden pengganti tidak menjalani masa jabatan baru selama lima tahun. Ia hanya melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berlangsung.

5. Jika Presiden dan Wakil Presiden Sama-Sama Tidak Dapat Menjalankan Tugas

UUD 1945 juga mengatur kondisi ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, tugas kepresidenan untuk sementara dijalankan secara bersama-sama oleh tiga menteri, yaitu:

1. Menteri Luar Negeri.

2. Menteri Dalam Negeri.

3. Menteri Pertahanan.

Paling lambat 30 hari setelah kondisi tersebut terjadi, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Pasangan pengganti dipilih dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon tersebut berasal dari partai atau gabungan partai yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Ketentuan ini memastikan adanya mekanisme pemerintahan apabila kedua jabatan tertinggi negara mengalami kekosongan secara bersamaan.

Apakah Indonesia Bisa Berjalan Tanpa Wakil Presiden?

Berdasarkan UUD 1945, pemerintahan Indonesia tetap dapat berjalan meskipun jabatan Wakil Presiden kosong. Presiden tetap memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan pengisian posisi Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan oleh MPR.

Kekosongan jabatan tersebut juga tidak otomatis memicu pemilihan umum ulang ataupun mengharuskan Presiden mengundurkan diri.

Konstitusi telah mengatur tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden serta mekanisme apabila Presiden dan Wakil Presiden sama-sama tidak dapat menjalankan tugas. Pengaturan ini bertujuan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan memastikan pergantian pejabat negara berjalan sesuai ketentuan hukum.