Indonesia Resmi Bergabung dengan FCLP untuk Perkuat Kerja Sama Kehutanan

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi bagian dari Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP). Pengumuman tersebut disampaikan di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 November 2026, Rohmat mengapresiasi inisiatif FCLP yang mendorong penguatan kontribusi sektor kehutanan dalam upaya penanganan perubahan iklim dunia.

“Melalui keikutsertaan dalam FCLP, Indonesia akan melanjutkan dialog dengan Sekretariat dan negara-negara anggota untuk menerjemahkan prioritas kerja sama menjadi langkah konkret, dengan tetap menempatkan kebijakan serta kepentingan nasional sebagai dasar pelaksanaannya,” ujar Rohmat.

Rohmat menyampaikan bahwa Indonesia melihat tiga bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kemitraan tersebut.

Baca Juga: Kemenhut dan UNEP Perkuat Kerja Sama Kehutanan hingga Pasar Karbon

Bidang pertama adalah memperkuat pasar karbon kehutanan yang memiliki integritas tinggi. Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan permintaan yang kredibel dan capaian pengurangan emisi yang telah terverifikasi. Pelaksanaannya juga perlu disertai otorisasi nasional, transparansi, serta langkah pencegahan penghitungan emisi secara ganda.

Bidang kedua mencakup peningkatan kepastian tenurial atas kawasan hutan dan lahan, termasuk pengakuan terhadap hutan adat. Seluruh proses tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Dukungan internasional diharapkan selaras dengan mekanisme pembiayaan nasional yang akuntabel,” ujar dia.

Sementara itu, bidang ketiga berfokus pada pengembangan pertukaran pengetahuan melalui International Tropical Peatland Center dan World Mangrove Center. Indonesia juga merencanakan penyelenggaraan sesi teknis terkait bidang tersebut pada 2027.

Baca Juga: Kemenhut dan AFoCo Perkuat Kerja Sama Kehutanan, Fokus Proyek Karbon dan Rehabilitasi Lahan

Rohmat menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 13 juta hektare lahan gambut tropis dan 3,4 juta hektare kawasan mangrove. Potensi tersebut menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat kerja sama kehutanan dan aksi iklim.

Dalam perdagangan kayu berkelanjutan, Indonesia turut mendorong pengakuan terhadap sistem yang memiliki kredibilitas, salah satunya Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

“Kerja sama yang praktis, dengan kepemilikan nasional sebagai landasan, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi hutan, masyarakat, dan iklim,” ujar Wamenhut.

Ia menambahkan, pejabat terkait akan melanjutkan komunikasi dengan Sekretariat FCLP. Pembahasan selanjutnya akan berfokus pada pengelolaan gambut, mangrove, kepastian tenurial, serta pembiayaan sektor kehutanan.

Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo turut menyambut baik keputusan Indonesia bergabung dengan kemitraan tersebut. Ia menilai pengakuan terhadap peran hutan semakin penting dalam berbagai agenda global.

Menurut Jagdeo, fungsi hutan tidak terbatas pada mitigasi perubahan iklim. Keberadaannya juga berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, pola curah hujan, dan sektor pertanian.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Indonesia karena telah menjadi bagian dari FCLP,” kata Jagdeo.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam mendukung berbagai inisiatif internasional di bidang kehutanan.

(Sumber: Antara)