Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq (kanan) dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo (kiri) berjalan menuju mobil tahanan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas berinisial ME sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap ME berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama ME," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Berdasarkan data KPK hingga pukul 15.48 WIB, ME telah memenuhi panggilan penyidik dengan tiba di gedung KPK pada pukul 09.13 WIB.
Selain ME, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Banyumas berinisial BL dan seorang pihak swasta berinisial BR. Keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, tetapi belum diketahui apakah telah memenuhi panggilan tersebut.
Baca Juga: KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Usai Geledah 8 Rumah dan Rektorat Unsoed
Sebelumnya, pada Rabu, 11 November 2026, KPK juga memanggil dua orang dari pihak swasta berinisial AY dan HJT serta seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial ES. Dari ketiga pihak tersebut, hanya AY dan ES yang hadir memenuhi panggilan penyidik.
Penyidikan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak di jajaran Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima pihak sebagai tersangka, yakni Rektor Unsoed Prof. AS, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Prof. NAP, Kepala Bagian Akademik Unsoed ES, M yang merupakan keponakan AS, serta DMW dan AW yang berperan sebagai perantara.
Dalam perkara tersebut, KPK menduga NAP melalui DMW dan AW memeras orang tua calon mahasiswa baru hingga Rp650 juta dengan menjanjikan kelulusan di Fakultas Kedokteran. Namun, calon mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak dinyatakan lolos.
KPK juga menduga AS memerintahkan keponakannya menerima pemberian dari orang tua calon mahasiswa baru. Dari dugaan praktik tersebut, AS disebut memperoleh uang hingga Rp680 juta selama periode 2025–2026.
Baca Juga: DPR Desak Jalur Mandiri PTN Diaudit Menyusul OTT Unsoed
Dana tersebut kemudian diduga digunakan AS untuk membeli tiga bidang tanah yang kepemilikannya dicatat atas nama M.
Selain itu, KPK menduga AS memberikan akses persetujuan kelulusan kepada ES. Hal itu diduga dilakukan setelah Kepala Bagian Akademik Unsoed tersebut menerima uang sebesar Rp1,12 miliar dari seorang pengepul yang berprofesi sebagai guru selama 2025–2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
