Baca Juga: DPR Kaji Ulang Ujian Nasional, Sebut Hal Ini Jadi Pertimbangan

Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan perubahan kebijakan di tengah tahun ajaran yang sedang berjalan dan meminta masyarakat bersabar hingga mendekati awal tahun ajaran.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari pemerintah daerah, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, pengguna jasa pendidikan, pakar, hingga jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan kebijakan tersebut.

Selain wacana pengembalian UN, ia juga menyebutkan bahwa kebijakan lain yang sedang dikaji mencakup Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi dan keberlanjutan Kurikulum Merdeka Belajar.