Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan tanggapan tegas terkait usulan salah satu calon pimpinan KPK yang ingin menghapus operasi tangkap tangan (OTT). Ia menilai bahwa OTT harus tetap dijalankan secara profesional dan bukan dijadikan alat publikasi yang berlebihan.

"OTT itu jangan dibuat seolah-olah jadi mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik. OTT seharusnya dilakukan dengan bukti kuat pada saat penangkapan, bukan dengan skenario di mana uangnya di satu tempat dan orangnya di tempat lain," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Menurutnya, OTT yang dilakukan tanpa dasar yang jelas justru merusak kredibilitas KPK sebagai lembaga antirasuah. Ia berharap para calon Dewas dapat mengawasi proses ini dengan ketat dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga: Calon Dewas Singgung ‘Geng’ di Internal KPK

Selain itu, Sahroni juga mengkritisi ego sektoral yang kerap terjadi antara Dewas dan pimpinan KPK. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang baik untuk memperbaiki aturan yang masih rancu.

"Pengawas harus memiliki integritas yang kuat dan tidak hanya mengawasi tanpa melakukan tindakan korektif. Jangan sampai ada lobi-lobi yang menargetkan atau menangkap orang demi kepentingan tertentu," tegasnya.

Saat ditanya soal kriteria calon Dewas yang diinginkan, Sahroni mengungkapkan bahwa ada beberapa calon yang sudah menunjukkan jawaban yang solid dan sesuai ekspektasi. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah semua calon diuji secara menyeluruh.