Ntvnews.id, Jakarta - Koalisi Cek Fakta menggelar pemeriksaan fakta secara langsung pada momen Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak, Rabu, 27 November 2024. Kerja kolaborasi guna mengawal pelaksanaan pilkada terbesar dalam sejarah Indonesia ini melibatkan setidaknya 40 media dan komunitas pemeriksa fakta yang tersebar di berbagai wilayah.

Kegiatan pemeriksaan fakta atas dugaan informasi bohong atau hoaks ini dilakukan secara daring sejak pukul 05:00 WIB- 20:00 WIB. Tim koalisi ini terdiri dari setidaknya empat editor, belasan anggota tim monitoring dan pemantauan, 20-an pemeriksa fakta, serta 40 media dan komunitas yang akan membantu diseminasi konten hasil periksa fakta. Semua proses kerja memanfaatkan satu lembar kerja bersama yang bisa diakses berbarengan.

Baca Juga: Viral Satu Keluarga Protes di TPS 02 Kota Medan Usai Ditandai Sudah Nyoblos

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Bayu Wardhana mengatakan, kegiatan ini menjadi penting agar masyarakat dapat melakukan pertimbangan secara baik saat hendak menggunakan hak pilihnya.

“Dari beberapa monitoring, hoaks seputar Pilkada ini masih tinggi. Masyarakat mendapat informasi yang salah sehingga besar kemungkinan memilih dengan pertimbangan yang salah. Kegiatan ini salah satu cara untuk melawan hoaks tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat,” ujar Bayu sembari menambahkan hasil kerja koalisi ini dapat diakses di portal cekfakta.com.

Koalisi Cek Fakta terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO, bersama 104 media. Kegiatan pemeriksaan fakta ini sebelumnya juga sudah pernah dilakukan semasa pemilihan presiden dan kegiatan debat pemilihan presiden pada Februari 2024. Koalisi bertujuan menciptakan pemilu yang kredibel dan berintegritas.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika mengatakan, kegiatan live fact-checking yang sudah berlangsung sejak Pemilu 2019 ikut mewarnai proses peralihan kekuasaan politik di indonesia. Aktivitas yang mendapat apresiasi dari beragam pihak ini menjadi ikhtiar positif menjaga ekosistem informasi digital pada masa krusial seperti pemilu dan pilkada.