Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebelumnya, yang jadi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di pilpres.

MK beralasan, semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pemohon dalam gugatan atau permohonan ini ternyata ialah para mahasiswa. Ada empat mahasiswa yang mengajukan permohonan perkara bernomor 62/PUU-XXI/2023 tersebut. 

Baca Juga: MK Hapus Ambang Batas 20 Persen Syarat Pencalonan Presiden!

Adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna yang jadi pemohon dalam gugatan ini. Keempatnya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 

"Permohonan ini diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, dkk," demikian informasi pada situs resmi MK, Kamis, 2 Januari 2025.

Para mahasiswa itu mengajukan gugatan, karena beralasan prinsip one man one vote one value atau satu orang satu suara dan satu nilai, tersimpangi oleh adanya presidential threshold. Hal itu, dianggap menimbulkan penyimpangan pada prinsip one value karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama. Idealnya, menurut para pemohon, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan.