Ntvnews.id, Jakarta - Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2025 mengalami penyesuaian dengan adanya efisiensi sebesar Rp 2,01 triliun, atau sekitar 31,17%.

Dengan demikian, total anggaran yang tersisa menjadi sekitar Rp4,4 triliun. Pemangkasan ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap tenaga kerja, terutama pegawai honorer.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, tidak memberikan banyak komentar mengenai pemangkasan ini. Ia menjelaskan bahwa tenaga honorer bekerja berdasarkan kebutuhan yang ada, sehingga keberadaannya akan tetap bergantung pada jumlah pekerjaan yang tersedia.

"Namanya juga honorer, honorer itu kan tenaga diperbantukan kalau yang ada pekerjaan lebih untuk diperbantukan Kan dia tidak melekat namanya juga honorer," kata Nusron, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid dalam jumpa pers seusai rapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1/2025) ((Antara))

Sementara itu, bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Nusron memastikan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan berdampak pada hak-hak mereka, termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Semua hak pegawai akan tetap dibayarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"ASN nggak mungkin dong kalau ada PHK itu Karena sudah ada aturanya, kan efisiensi ini kan nggak nyentuh gaji belanja pegawai kan pasti kebayar Gaji, tukin pasti kebayar," ujarnya.

Menurut Nusron, efisiensi anggaran merupakan langkah yang biasa dilakukan dengan tujuan memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan secara optimal. Ia mengibaratkan efisiensi anggaran ini sebagai proses diet untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.